Padahal Fee 3 Persen Belum Didapat, Siswanto Dibuat Repot OTT KPK di Dinas PUPR Kalsel

Tiga persen dari nilai proyek pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalsel sebesar Rp23 miliar gagal didapat Siswanto Hadi Hardoyo. Keuntungan tiga persen dari nilai proyek tersebut dijanjikan oleh terpidana suap, Sugeng Wahyudi.

Sebagai timbal balik meminjamkan perusahaan untuk mengerjakan proyek tersebut. Bahkan, Siswanto harus direpotkan karena dijadikan saksi di PN Tipikor Banjarmasin, Kamis (20/3/2025), dengan penipu Ahmad Solhan (mantan Kepala Dinas PUPR Kalsel), Yulianti Erlynah (mantan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel), Ahmad (Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam) dan Agustya Febry Andrean (mantan Plt Kabag Rumah Tangga Pemprov Kalsel).

Siswanto adalah Direktur PT Wiswani Kharya Mandiri. Dengan bendera perusahaan ini, Sugeng bisa memenangkan tender proyek pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalsel sebesar Rp23 miliar tersebut.

“Saya sempat terkejut setelah mendengar pekerjaan tersebut bermasalah, hingga KPK turun tangan,” ujar Siswanto usai dihadirkan sebagai saksi.

Sebelumnya, ia mengaku sempat bertanya kepada anak buahnya mengapa pekerjaan lapangan sepak bola tersebut terhenti?

"Lama tak ada kabar. Sempat bertanya dengan anak buah, ternyata bermasalah. Akhirnya saya juga tahu setelah ada berita OTT," katanya. Siswanto sempat risih terus memikirkan kasus ini. Selain nama perusahaannya yang dipakai, juga perihal janji keuntungan 3 persen dari nilai proyek tersebut.

Tak hanya itu, di perjanjian lain, apabila pekerjaan belum selesai, maka Sugeng akan membayar denda Rp5 miliar. “Belum sempat fee tersebut dibayar, ternyata proyek ini bermasalah karena adanya OTT KPK,” tuturnya.

Siswanto bercerita, sebelum dipakainya perusahaannya untuk mengerjakan proyek tersebut, ia bertemu dengan Sugeng bersama kerabatnya.

Saat itu, Sugeng bercerita ada proyek tender yang ingin dikerjakannya. Lantaran perusahaannya tidak memenuhi kualifikasi, Sugeng pun meminta agar perusahan Siswanto meminjamkan karena memenuhi persyaratan. Setelah bersepakat, perusahaan dikuasakan kepada David Sakti yang ditunjuk sebagai Direktur CV Berkah Ibu Zahra yang dipakai untuk kontrak pekerjaan.

David adalah anak buah Sugeng. “Semua urusan administrasi tender saya serahkan ke Sugeng. Tanda tangan kontrak kerja pun saya tak terlibat,” ujarnya.

Tak hanya menghadirkan Siswanto, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga menghadirkan empat saksi lainnya.Mereka adalah David, Tri Yulianto (Direktur PT Haryadi Info Utama), Khairusi Ramadhan (Direktur CV Bangun Banua Bersama) dan Hasibi (Karyawan Bank Kalsel).

Sama dengan Siswanto, Tri Yulianto juga harus dibuat repot. Lantaran perusahaannya yang dipakai oleh Sugeng juga bermasalah.  Memakai bendera PT Haryadi Info Utama, Sugeng mengerjakan pembangunan Gedung Samsat Terpadu di Jalan Ahmad Yani Km 17, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan nilai lebih Rp22 miliar.

Di hadapan majelis hakim, keduanya mengaku tak tahu perihal uang suap Rp1 miliar yang diserahkan Sugeng bersama Andi Susanto atas proyek pekerjaan dengan bendera perusahaan mereka. “Saya tak tahu perihal uang suap. Hanya sebatas pinjam perusahaan saja, dan sering dilakukan bersama,” ujar Tri.

Sementara Saksi Hasibi dari Bank Kalsel, mengizinkan ada penarikan uang di Bank Kalsel sebesar lebih Rp2 miliar. Uang itu diketahui dari uang muka pencairan dari tiga proyek pekerjaan di atas. Sebesar Rp750 juta diambil tunai. Sisanya ditransfer ke perusahaan Andi Susanto.

Uang yang diambil tunai itu lah yang dipakai untuk suap dalam kasus ini.Sementara itu, JPU KPK, Mayer Volmer Simanjuntak mengatakan keterangan empat saksi ini menguatkan dakwaan tersebut. Khususnya perihal aliran uang suap. Dimulai dari pengaturan perusahaan proyek yang dipinjamkan.

“Termasuk adanya penarikan uang di Bank Kalsel, yang dipakai untuk suap dalam kasus ini,” terangnya. (*)