Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, berdampak terhadap program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta pengamanan kawasan hutan di Kalsel. Dinas Kehutanan Kalsel pun terpaksa memutar otak.
Tak ingin program RHL serta pengawasan kawasan hutan tak berjalan optimal. Dishut Kalsel pun harus menggeser anggaran. “Kebijakan efesiensi sangat berdampak terhadap kegiatan RHL. Pasalnya, kami harus menggeser anggaran yang lain,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzahrah.
Dipaparkannya, untuk RHL yang saat ini mengandalkan pasokan bibit dari Persemaian Liang Anggang (PLA) milik Kementerian Kehutanan, harus dikurangi. Selain itu, dengan keterbatasan anggaran, petugas yang melakukan pengawasan hutan pun praktis berkurang.
“Kami terpaksa mengurangi jumlah petugas dan frekuensi pengawasan hutan serta monitoring RHL di lapangan. Karena pengawasan hutan masuk dalam kegiatan perjalanan dinas, salah satu kegiatan yang terkena efesiensi,” jelasnya.
Dengan kondisi ini, pihaknya pun mesti memaksimalkan anggaran yang tersedia. Agar kegiatan RHL dan pengawasan hutan tetap berjalan. “Mau tak mau kami menggeser anggaran APBD, agar RHL dan pengawasan tetap berjalan,” imbuhnya.
Kabar baiknya, tahun ini Pemprov Kalsel dipercaya PT Freeport Indonesia untuk penanaman mangrove seluas 400 hektare di wilayah pesisir Kabupaten Kotabaru dan Tanah Laut. Perempuan yang akrab disapa Aya itu mengungkap, luasan lahan penanaman ini paling luas dibandingkan sebelumnya di daerah lain.
“Usulkan penanaman mangrove mulanya seluas 1.400 hektare. Namun, setelah dilakukan survei lapangan oleh tim dari UGM, luas tanam mangrove yang disetujui seluas 400 hektare dan akan dikerjakan pada 2025 ini. Tapi ini sangat luas,” imbuhnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!