Enam Perusahaan di Kalsel Dilaporkan ke Disnakertrans Gara-Gara Tahan Gaji dan THR Karyawannya
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Selatan menerima enam aduan terkait tidak dibayarkannya tunjangan hari raya (THR) dari para pekerja.
Laporan tersebut berasal dari karyawan yang bekerja di sektor perhotelan, perdagangan, dan properti. Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti mengungkapkan, salah satu aduan cukup serius karena tidak hanya THR yang tidak dibayarkan, tetapi juga gaji karyawan yang ditahan tanpa alasan jelas oleh pihak perusahaan.
"Posko Satgas Pengaduan THR tahun 2025 menerima enam aduan dari karyawan di perusahaan," bebernya. Saat ini, keenam laporan tersebut masih dalam proses penanganan di Posko Satgas Pengaduan THR. Irfan berharap permasalahan ini bisa segera diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat antara pekerja dan perusahaan.
"Mudah-mudahan cukup dengan musyawarah mufakat didapatkan solusinya, sehingga pekerja bisa berlebaran dengan mendapatkan haknya," cetusnya.
Irfan menegaskan bahwa Posko Pengaduan THR akan menindaklanjuti setiap laporan sesuai peraturan yang berlaku. Dia mengimbau kepada pekerja yang merasa haknya belum dipenuhi agar tidak ragu melaporkan kasusnya. "Jangan sungkan dan takut. Setiap adanya laporan pengaduan resmi baik dari sektor apa saja akan kami tindaklanjuti. Khususnya yang berkaitan dengan hak THR karyawan," janjinya.
Pengaduan dapat dilakukan secara langsung di kantor Disnakertrans, melalui hotline, layanan online, serta di posko pengaduan yang tersedia di empat Balai Pengawasan Ketenagakerjaan di Kalsel, termasuk di dinas tenaga kerja tingkat kabupaten/kota.
Berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan yang tidak patuh dalam pembayaran THR dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha.
"Ada sanksi menanti jika perusahaan abai memberikan THR kepada pekerjanya," tekannya. Irfan menjelaskan, pembayaran THR kepada pekerja harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran. Pemprov Kalsel sendiri telah mengeluarkan surat edaran Nomor 500.15.14.1/684/Disnakertrans Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2025.
"Untuk besaran THR pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, sebesar 1 bulan upah." "Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional. Tak boleh dicicil. Nilainya harus penuh yang dibayarkan," tegasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!