Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Di Kalsel, Kemenhut Gagalkan Perdagangan Tiga Karung Sisik Trenggiling Seberat 80 Kg

R
Penulis: Redaksi❯
Dokumentasi pengungkapan kasus perdagangan sisik Trenggiling (Manis javanica) oleh tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan. (Humas Kemenhut
Dokumentasi pengungkapan kasus perdagangan sisik Trenggiling (Manis javanica) oleh tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan. (Humas Kemenhut

Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berhasil mengagalkan perdagangan sisik Trenggiling (Manis javanica). Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan tiga karung sisik Trenggiling seberat 80 kilogram. lebih.


Advertisement

Lokasi pengamanan ada di Desa Layap, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Jumat (30/5). Total ada tiga pelaku yang diamankan yaitu, GS, 58; HM, 30; dan GL; 27.

Kasus ini terbongkar dari penelusuran penawaran perdagangan sisik hewan yang masuk kategori dilindungi itu. Ketiga orang itu adalah pemilik sisik Trenggiling dengan berat yang berbeda. Penyidik akan menetapkan ketiga pelaku sebagai tersangka dan akan dilakukan penahanan.

Dengan kejahatan tersebut, pelaku diancam dengan sejumlah ketentuan pidana kurungan atau denda. Diantaranya kurungan maksimal 15 tahun kurungan merujuk UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Advertisement

Di Jakarta Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan perdagangan sisik Trenggiling itu adalah kejahatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) dilindungi. "Kejahatan TSL dilindungi merupakan kejahatan dengan omset terbesar keempat di dunia setelah kejahatan narkoba, senjata api ilegal dan perdagangan manusia," katanya kemarin (2/6).

Dwi mengatakan dari pengungkapan itu, pemerintah bisa ketahui bahwa perburuan TSL dilindungi seperti sisik Trenggiling masih juga terjadi. Untuk itu Ditjen Gakumhut Kemenhut telah membentuk Tim Khusus Transnational Forestry and Wildlife Crimes, Tim Unit Cyber Patrol, dan Tim Khusus Money Laundry (TPPU).

Dengan adanya tim tersebut, Kemenhut akan melakukan penegakan hukum hingga kepada benefit ownership. Caranya dengan kolaborasi bersama lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. (wan)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer