BPK Kalsel Ungkap Belanja Perjalanan Dinas Fiktif Mencapai Rp900 Juta Lebih di Laporan Keuangan 2024
BANJARBARU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menemukan adanya indikasi belanja perjalanan dinas fiktif dengan nilai fantastis, mencapai lebih dari Rp900 juta, dalam laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) tahun anggaran 2024.
Temuan kerugian negara/daerah ini merupakan satu dari ratusan permasalahan kepatuhan yang diungkap BPK setelah melakukan pemeriksaan terhadap 13 pemda se-Kalsel dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, dengan total 14 entitas. "Itu ditemukan dari 14 pemda se-Kalsel," ujar Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Kalsel, Aliansyah, saat Media Workshop di Banjarbaru.
Perjalanan dinas fiktif tersebut dikategorikan sebagai kerugian negara/daerah karena menyebabkan berkurangnya kekayaan daerah, baik berupa uang maupun barang.
Total Permasalahan Capai Rp86,5 Miliar Lebih
Dalam laporan BPK, temuan perjalanan dinas fiktif tersebut masuk dalam 163 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Total nilai keseluruhan dari permasalahan ini mencapai Rp86,5 miliar lebih.
Selain kerugian langsung, BPK juga mencatat adanya:
Potensi kerugian daerah senilai Rp13,87 miliar.
Kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp13,7 miliar.
Sejumlah pelanggaran administrasi lainnya.
Aliansyah menjelaskan, hasil pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Dorongan BPK untuk Percepatan Tindak Lanjut
Aliansyah menegaskan BPK terus mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti dan mempercepat penyelesaian administrasi atas temuan-temuan tersebut. “Temuan-temuan yang masih gantung diharapkan segera dituntaskan,” tegasnya.
BPK berencana menjadwalkan pertemuan dengan pemerintah daerah untuk mengevaluasi sejauh mana tindak lanjut telah dilakukan. Tujuannya adalah memastikan adanya pengurangan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
Sisa Kerugian Daerah Belum Tuntas Rp173,1 Miliar
Berdasarkan hasil pemantauan BPK Kalsel hingga Semester I 2025, total kerugian daerah yang tercatat secara kumulatif mencapai Rp503,9 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp72,5 miliar telah diangsur dan Rp258 miliar telah dilunasi. Namun, masih terdapat sisa Rp173,1 miliar kerugian daerah yang belum diselesaikan.
Sementara itu, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dari periode 2005 hingga Semester I 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 83,06 persen dari 15.504 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. Angka ini menunjukkan adanya komitmen yang cukup tinggi dari Pemda Kalsel dalam menindaklanjuti hasil audit, meskipun pekerjaan rumah berupa sisa kerugian daerah masih cukup besar. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!