Wali Kota Banjarmasin Batalkan Rencana Pengadaan Kamera Rp132 Juta Usai Jadi Sorotan Publik

Berdasarkan data yang tercantum dalam aplikasi SiRUP Inaproc, Bagian Umum Setdako Banjarmasin mengalokasikan dana sekitar Rp66 juta untuk satu unit kamera beserta perlengkapan pendukungnya. Spesifikasi yang direncanakan mencakup sensor full frame 33 MP dengan kemampuan perekaman video 4K 60 fps serta lensa 35 mm f/1.4. Tingginya angka anggaran untuk alat dokumentasi ini memicu pertanyaan mengenai urgensi dan efisiensi belanja daerah.

Merespons tekanan publik, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, secara tegas menyatakan akan menghentikan proses pengadaan tersebut. Ia mengaku baru mengetahui detail rencana belanja ini setelah ramai diberitakan oleh media massa. Yamin menginstruksikan agar proses pembelian segera ditangguhkan jika memang belum berjalan di lapangan.

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli, mengonfirmasi pada Senin (16/2) bahwa rencana pengadaan tersebut dipastikan batal. Pihaknya menyatakan tidak akan melanjutkan belanja kamera tersebut meskipun telah masuk dalam sistem perencanaan anggaran. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada penjelasan rinci mengenai alasan awal penetapan anggaran yang dinilai fantastis tersebut maupun kondisi ketersediaan alat dokumentasi yang dimiliki Pemko saat ini.

Rencana belanja kamera ini menambah daftar panjang kontroversi pengelolaan keuangan daerah di tengah slogan efisiensi yang didengungkan pemerintah. Sebelumnya, publik sempat mengecam pengadaan 21 unit mobil listrik dinas yang dinilai kontras dengan kebijakan pencoretan puluhan ribu peserta PBI BPJS Kesehatan serta pemangkasan bonus atlet. Langkah pembatalan ini diharapkan dapat meredam polemik dan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menetapkan prioritas belanja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. (*)