Waspada Kemarau Panjang: Banjarmasin Petakan Wilayah Rawan Karhutla Jelang Puncak Agustus

PROKAL.CO- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin mulai membunyikan alarm kewaspadaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini. Berdasarkan prakiraan dari BMKG, puncak musim kemarau diprediksi akan jatuh pada Agustus mendatang dengan kondisi yang lebih kering dan durasi yang lebih panjang dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Kepala BPBD Banjarmasin, Husni Thamrin, mengungkapkan bahwa langkah antisipasi telah dimulai sejak dini, termasuk dengan diterbitkannya surat imbauan kesiapsiagaan yang ditandatangani oleh Wali Kota per 1 April kemarin. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terulangnya insiden pada tahun 2023, di mana tercatat ada 41 titik kebakaran lahan yang melanda wilayah Kota Seribu Sungai.

Pihak BPBD telah memetakan sejumlah titik krusial yang memiliki risiko tinggi, terutama kawasan lahan kosong yang ditumbuhi ilalang kering di wilayah perbatasan. Fokus pengawasan intensif diarahkan ke wilayah Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Utara, seperti daerah Sungai Andai, Sungai Gampa yang berbatasan dengan Barito Kuala, serta kawasan Tanjung Pagar yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar.

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau keras untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah sembarangan, serta disiplin dalam membuang puntung rokok. Kelalaian kecil di area yang vegetasinya sudah mengering dinilai dapat memicu kobaran api besar yang sulit dikendalikan. BPBD juga memastikan personel dan peralatan seperti pompa portabel telah disiagakan 24 jam penuh untuk merespons laporan warga.

Selain ancaman api secara langsung, Banjarmasin juga mewaspadai potensi asap kiriman dari kabupaten tetangga yang kerap memicu gangguan kesehatan. Menanggapi risiko tersebut, koordinasi lintas sektor bersama Dinas Kesehatan telah dilakukan guna memastikan puskesmas siap menangani lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Jika situasi memburuk, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyesuaian aktivitas publik, termasuk pengaturan jam sekolah dan pembagian masker bagi warga.(*)