Dilema Lumbung Pangan Banjar: Produksi Padi Naik, Tapi Lahan Tergerus Permukiman dan Banjir

MARTAPURA – Kabupaten Banjar kini berada di persimpangan jalan dalam ambisinya menjadi Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) utama di Kalimantan Selatan. Di satu sisi, semangat petani berhasil mendongkrak produksi padi dari 153 ribu ton menjadi 166 ribu ton tahun ini. Namun di sisi lain, ancaman alih fungsi lahan dan hantu banjir tahunan siap menggagalkan target kemandirian pangan tersebut.

Persoalan krusial ini mencuat saat tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan observasi lapangan terpadu di wilayah Martapura Barat, Jumat lalu. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Warsita, memaparkan data yang cukup mencemaskan: luas lahan baku sawah yang semula mencapai 51.415 hektare kini terancam menyusut drastis menjadi hanya sekitar 47 ribu hektare.

"Alih fungsi lahan menjadi permukiman dan kawasan lain menjadi perhatian besar kami. Tanpa perlindungan lahan sawah yang ketat, keberlanjutan produksi pangan kita di masa depan akan sangat terganggu," tegas Warsita.

Selain penyusutan lahan, kendala infrastruktur dan alam juga menjadi penghalang serius. Program cetak sawah kerap terbentur masalah teknis, mulai dari akses alat berat yang merusak fasilitas warga hingga sumber air yang lokasinya sangat jauh dari area persawahan. Belum lagi serangan hama dan cuaca ekstrem yang sering kali memicu banjir lebih awal sebelum masa panen tiba.

Warsita merekomendasikan intervensi mendesak dari pemerintah pusat, terutama untuk melakukan normalisasi Sungai Martapura dan Sungai Barito, serta pembangunan tanggul di wilayah rawan seperti Kecamatan Aluh-Aluh. Hal senada diungkapkan Kepala Bapperida Banjar, Nashrullah Shadiq, yang menilai percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa adalah harga mati untuk mengendalikan banjir sekaligus menjamin pasokan irigasi bagi petani.

Menanggapi laporan tersebut, perwakilan Bappenas, Tia Tri Septira, menyatakan bahwa observasi ini merupakan bagian dari pengawalan program prioritas Presiden untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tim gabungan dari berbagai kementerian akan mengevaluasi progres di lapangan, mulai dari optimalisasi lahan hingga infrastruktur pendukung.

Pemerintah pusat juga mulai mendorong pengembangan komoditas alternatif seperti kedelai di Kabupaten Banjar guna mengurangi ketergantungan impor. Kini, keberhasilan Kabupaten Banjar sebagai lumbung pangan tidak lagi hanya soal angka produksi di atas kertas, melainkan sejauh mana pemerintah mampu membentengi lahan pertanian dari gempuran beton permukiman dan terjangan air banjir.(*)