Gambut Bukan Alasan! Pakar ULM Sebut Proyek Kereta Api Kalimantan Macet karena Kebijakan Pusat yang Plinplan

BANJARMASIN – Ambisi besar untuk menghubungkan daratan Kalimantan lewat jalur kereta api sepanjang 2.772 kilometer hingga kini masih terkatung-katung. Munculnya narasi bahwa kondisi geografis dan hamparan lahan gambut menjadi batu sandungan utama proyek ini langsung ditepis keras oleh pakar konstruksi daerah.

Akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Eng. Akbar Rahman, ST., MT., menegaskan bahwa kendala utama mandeknya megaproyek Trans Kalimantan ini murni karena belum adanya kepastian kebijakan dari pemerintah pusat, bukan karena persoalan teknis di lapangan.

Dosen Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik ULM tersebut menjelaskan bahwa dunia konstruksi modern saat ini sudah sangat adaptif. Wilayah dengan tanah bergambut tebal sekalipun bukan lagi menjadi halangan untuk membangun infrastruktur berat seperti jalur rel kereta api.

“Rekayasa konstruksi di wilayah gambut sudah tersedia, mulai dari sistem pancangan hingga pendekatan teknis lainnya. Pembangunan rel kereta api di Kalimantan Selatan sebenarnya sangat memungkinkan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi wilayah,” ujar Akbar Rahman memberikan solusi teknik.

Menurutnya, strategi pembangunan bisa dimulai dengan memprioritaskan daerah yang memiliki tanah keras atau lahan gambut dangkal terlebih dahulu. Sementara untuk wilayah dengan karakteristik gambut tebal seperti Banjarmasin, proyek tetap bisa berjalan menggunakan metode konstruksi khusus yang sudah teruji keandalannya di berbagai negara.

Akbar mengingatkan pemerintah bahwa infrastruktur transportasi, termasuk kereta api, adalah kunci mutlak untuk mendongkrak perekonomian daerah. Keberadaan rel kereta api, pelabuhan, jalan, dan bandara akan menjadi pilar utama agar pemerataan pembangunan tidak hanya berpusat di Pulau Jawa.

“Infrastruktur transportasi memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan. Tanpa dukungan infrastruktur memadai, Kalimantan akan terus tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia,” cetus Akbar memberikan peringatan.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah di Kalimantan untuk tidak hanya duduk diam dan pasif menunggu arahan dari Jakarta. Pemerintah daerah dituntut bergerak cepat menyusun kajian teknis, mengamankan kesiapan lahan, serta merancang integrasi jalur rel dengan kawasan industri dan pelabuhan setempat. Langkah proaktif ini dinilai akan memperkuat posisi tawar daerah di mata pemerintah pusat.

Pusat Masih Hitung-Hitungan Jangka Panjang

Di sisi lain, pemerintah pusat menyatakan proyek Trans Kalimantan ini tetap masuk dalam rencana pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga tahun 2045. Namun, realisasinya memang masih membutuhkan waktu karena proses kalkulasi yang rumit lintas kementerian.