Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Proyek Relokasi Jalan Gunung Papua, Jalur Alternatif Banjarbaru-Batulicin Dialihkan Mulai 7 Oktober

R
Penulis: Redaksi Prokal❯

Advertisement

Jalur alternatif Banjarbaru-Batulicin akan ada pengalihan arus (MC kalael untuk Radar Banjarmasin)

Jalur alternatif Banjarbaru-Batulicin akan ada pengalihan arus (MC kalael untuk Radar Banjarmasin)

Advertisement

BANJARBARU — Pengguna jalan yang kerap melintasi jalur alternatif Banjarbaru-Batulicin diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Mulai 7 Oktober hingga 16 November 2026 mendatang, arus lalu lintas di kawasan Gunung Papua, Kabupaten Banjar, bakal mengalami pengalihan seiring bergulirnya pengerjaan relokasi jalan.

Proyek yang ditangani langsung oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan ini dibarengi dengan skema rekayasa lalu lintas tiga tahap dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan.

Tiga Tahap Pengalihan Arus Lalu Lintas

Advertisement

Penerapan rekayasa lalu lintas dibagi ke dalam tiga fase utama:

  • Tahap 1 (28 September – 6 Oktober 2026): Kendaraan masih diperbolehkan melintasi jalur eksisting (jalan lama) Gunung Papua.

  • Tahap 2 (7 Oktober – 31 Oktober 2026): Arus kendaraan dialihkan secara penuh menggunakan jalan sementara (detour) yang disiapkan tepat di sebelah ruas jalan lama.

  • Tahap 3 (31 Oktober – 16 November 2026): Seluruh arus lalu lintas dialihkan penuh melewati jalur baru hasil pengerjaan relokasi.

Guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas), pemerintah memberlakukan pembatasan ketat bagi moda transportasi logistik. Seluruh armada angkutan barang dilarang melintasi jalur alternatif Banjarbaru-Batulicin selama pengerjaan berlangsung.

Kepala Dishub Kalsel, Fitri Hernadi, menegaskan bahwa armada angkutan barang diarahkan untuk kembali menggunakan jalur arteri konvensional.

“Angkutan barang diarahkan melewati jalur biasa, yaitu Banjarmasin–Pelaihari–Batulicin dan sebaliknya,” tegas Fitri.

Pengecualian pembatasan ini hanya berlaku bagi armada angkutan barang yang membawa material atau logistik kebutuhan proyek relokasi jalan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Kalsel Nomor 500.11/01961.04/DISHUB/2026 tertanggal 1 Oktober 2026.

Antisipasi potensi bahaya di lokasi proyek dilakukan dengan mewajibkan pihak pelaksana menyiagakan fasilitas keselamatan jalan, seperti lampu penerangan, rambu petunjuk, hingga personel pengatur lalu lintas di titik temu jalur detour.

Fitri meminta pengusaha ekspedisi dan operator angkutan aktif menyosialisasikan aturan ini kepada para pengemudi. "Masyarakat dan pengguna jalan kami minta selalu memperhatikan rambu petunjuk serta mengikuti arahan petugas di lapangan," pungkasnya. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Banjarmasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer