
Terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada proyek septic tank hingga merugikan negara mencapai Rp 3,6 miliar, salah satu ASN di lingkungan Pemkab Nunukan harus menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
ASN tersebut bernama Zulkarnaen Setiabudi. Dirinya terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada pembangunan septic tank berbasis masyarakat yang sumber dananya dari DAK Kementerian-PUPR tahun 2018 lalu.
Itu diakui Kepala BKPSDM Nunukan, H. Surai. Dirinya menerangkan, tim hukuman disiplin (hukdis) Pemkab Nunukan menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Zulkarnaen berlaku sejak surat PTDH ditandatangani oleh Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura, bulan November lalu.
“Jadi putusan PTDH terhadap Zulkarnaen diterbitkan setelah Pemkab Nunukan menerima salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, yang menyatakan Zulkarnaen terbukti bersalah melakukan perbuatan korupsi,” ujarnya ketika diwawancarai, Senin (20/11). Dalam putusan tersebut dijelaskan Zulkarnaen divonis pidana penjara selama 3 tahun dan hukuman denda pengembalian uang sebesar Rp 356.483.333 dalam kurun waktu 1 bulan terhitung dari putusan dibacakan bulan Juni 2023.
Alhasil, putusan pengadilan tipikor tersebut yang menjadi dasar tim Hukdis Pemkab Nunukan melaksanakan rapat dan memutuskan PTDH. Terlebih pemberhentian dipercepat karena dirinya tidak mengajukan upaya hukum banding setelah menerima vonis dari pengadilan.
“Jadi sudah jelas, pemerintah pun tidak memiliki alasan untuk menunda pemberhentian yang bersangkutan,” beber Surai.
Surai mengungkapkan, sejatinya ada 2 orang ASN yang terjerat pada kasus proyek septic tank tahun 2018-2020 tersebut, satu lagi yakni Eliasni, namun masih menunggu putusan kasasinya apakah berubah atau tidak, karena Eliasni mengajukan banding dan kasasi. (raw/lim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

