
Menindaklanjuti kelurahan masyarakat Desa Atap, Kecamatan Sembakung, soal wilayah pemukimannya yang terdampak longsor di pinggir sungai, kepala BPBD Nunukan bahkan bersama BPBD Pemprov Kaltara meninjau langsung lokasi, Kamis (23/11).
Itu diungkapkan Kasubbid Informasi pada BPBD Nunukan, Basir ketika ditanyakan persoalan tersebut. Basir menerangkan, pihak BPBD juga didampingi Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor.
“Kepala BPBD dan BPBD Provinsi per hari ini (kemarin) turun langsung ke lapangan,” ujarnya ketika ditemui di kantornya, Kamis (23/11).
Basir mengaku, usulan langsung ke BPBD terkait longsor tersebut, belum pernah didapatkan hingga sekarang, namun disisi lain apakah mereka telah mengusulkan ke pihak kecamatan atau dinas lain, diteruskan ke pihaknya juga belum pernah sama sekali.
“Padahal BPBD dengan Kecamatan Sembakung ini sudah sangat akrab sekali, karena kami secara intens pasti menangani persoalan banjir yang setiap tahunnya pasti terjadi dan kami pasti kesana beberapa kali,” ungkap Basir.
“Namun memang secara spesifik pada persoalan longsor tersebut, kami tidak sampai ke sana, tidak pernah diceritakan juga ke kami, karena kita fokusnya pada penanganan banjir, artinya tidak terpetakan lah,” tambah Basir.
Termasuk terkait panjang wilayah yang longsor, tentu belum diketahui pihaknya secara rinci. Padahal untuk penanganan longsor, sejatinya sudah masuk pada penanganan teknis karena itu merupakan pembangunan fisik, sementara BPBD sendiri tidak pada tupoksinya, kecuali mengeluarkan rekomendasi terkait penanganan longsor tersebut, tentu ditangani BPBD.
“Apalagi sungai juga kewenangan provinsi dan BWS, setelah ditinjau dikeluarkanlah rekomendasi, bukan menganggarkan, selanjutnya BWS lah yang eksekusi,” terang Basir.
Menangani persoalan tersebut, tentu perlu pengkajian dahulu lebih lanjut, misalnya perlunya diketahui tekstur tanahnya seperti apa, dengan kunjungan ke sana oleh pada kepala pun, seharusnya bisa mendapatkan solusi jangka pendek nantinya.
“Karena sudah sekalian membawa BWS, mungkin nanti mereka sudah bisa menganalisa, nantinya wilayah longsor itu akan dibuatkan apa, apakah turap atau mungkin bronjong, yang jelas untuk penanganan tersebut. Apalagi sungainya bukan sungai kecil, itu sungai besar, ya mudah-mudahan ada solusinya nantinya setelah peninjauan,” beber Basir.
BWS SEGERA PASANG BRONJONG Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan telah turun langsung melihat langsung kondisi di lapangan. Camat Sembakung, Ridwan menyampaikan upaya penanganan longsor dan banjir telah disiapkan BWS Kalimantan.
Rencananya, untuk penanganan longsor dan abrasi akan dipasang bronjong sebagai pondasi untuk menahan agar tidak terjadi longsor dan abrasi. “Antisipasi longsor dan banjir di Desa Atap akan dipasangkan bronjong. Rencananya bronjong yang akan dipasang sepanjang 200 meter,” ucap Camat Sembakung, Ridwan.
Dijelaskan, rencana kepastian pemasangan bronjong untuk penanganan longsor usai peninjauan lapangan yang dilakukan BWS Kalimantan, pada Rabu (22/11) sekitar pukul 14.00 Wita.
Tim BWS yang turun ke lapangan didampingi camat dan Kepala Desa Atap. “Kami sudah kelapangan melihat kondisi di lapangan bersama tim BWS. Dan sudah dibahas di Kantor Kecamatan juga tentang bagaimana bronjong akan segera dipasang setelah bahannya dikirim dari Nunukan dan Malinau,” jelasnya.
Lanjutnya, tergerusnya lahan masyarakat akibat banjir dan longsor di Desa Atap secara keseluruhan kurang lebih panjangnya 1 kilometer. Sedangkan, bronjong sementara yang akan dipasang sepanjang 150 meter sampai 200 meter ditempat yang parah atau kondisi memprihatinkan.
“Persoalan longsor yang terjadi di Desa Atap sudah sering terjadi. Kemudian, pernah diusulkan namun, belum terealisasi. Sebenarnya, masalah ini sudah lama. Kerena setiap kali banjir desa tersebut pasti terdampak,” kisahnya.
Sejauh ini, untuk penanganan darurat masyarakat secara swadaya telah berusaha mengatasi dampak banjir. Karung berisikan pasir dipasang untuk menahan longsor agar kediaman warga tidak terdapat.
“Sudah pernah masyarakat kerja, masukkan pasir di karung baru disusun, tetapi hanyut karena banjir yang besar,” tambahnya. Sebelumnya, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menanggapi terkait keluhan masyarakat yang disampaikan melalui surat buat tuhan.
Persoalan di Sembakung menjadi prioritas Pemkab Nunukan. Hanya saja penanganan persoalan yang terjadi membutuhkan proses, waktu dan anggaran yang tidak sedikit.
“Untuk penanganan ini tadi pagi saya mendapatkan informasi dari BWS Pak Bambang mereka segera mengeksekusi dan menindaklanjuti mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi,” bebernya.
Dijelaskan, bentuk tindaklanjut yang akan segera dilakukan yakni pembuatan bronjong untuk mengatasi abrasi yang terjadi. Dan pemerintah diminta untuk melengkapi admistrasi yang dibutuhkan untuk penanganan persoalan longsor. “Segera, jika administrasi selesai mereka segera melakukan pengerjaan. Administrasi ini dibutuhkan dari camat, kades setempat,” pungkasnya. (raw/akz/lim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

