
Memasuki akhir tahun Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK) Tarakan dan Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Tarakan akan menggelar pertemuan kedua dalam membahas kelayakan nilai upah minimum provinsi dan kota (UMP-UMK) sebelum diserahkan ke kepala daerah.
Kepala DPTK Tarakan, Agus Sutanto menerangkan, pembahasan dan kajian UMP tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan masih menggunakan formula yang sama. Kendati demikian, ia mengakui terdapat adanya perubahan regulasi namun tidak mengubah penilaian indikatornya.
“Untuk penyesuaian UMK nanti setelah penyesuaian di Provinsi (Pemprov Kaltara), jadi kami memang sudah mengawali rapat dengan tim, tapi belum masuk ke substansinya. Belum ke pembahasan untuk penyesuaiannya.
Tetapi kemarin baru untuk membahas tata tertib untuk pelaksanaan rapat tim Depeko. Kemudian pertemuan tahap kedua, direncanakan besok. Besok itu mungkin paparan dulu dari BPS. Karena data-data yang menentukan itu adalah BBS,” ujarnya, Senin (20/11).
“Biasanya pembahasan UMK biasanya 3 kali pertemuan. Mudah-mudahan tidak terlalu alot lah. Karena formulanya kan sudah ada. Kalau ini kami berencana melakukan perubahan PP 36 menjadi PP 51 tahun 2023. Setelah itu tim Depeko akan memberikan rekomendasi kepada pak Wali untuk diteruskan di ke pak Gubernur,” sambungnya.
Dikatakan, pembahasan kedua dilakukan pada Selasa (31/11) yang melibatkan Depeko, akademisi, Apindo dan serikat pekerja. Meski mengakui adanya kenaikan ekonomi, namun ia belum memastikan apakah tahun ini bakal terjadi kenaikan atau tidak.
“Mekanismenya seperti itu. Jadi untuk penetapan UMK setelah ada penetapan UMP. Kalau untuk UMP selambat-lambatnya tanggal 21 November. Kemudian untuk UMK selambat-lambatnya itu tanggal 30 November. Jadi sebelumnya itu kita di tim Depeko bisa membahas itulah untuk penyesuaian UMK-nya,” terangnya.
“Kalau potensi itu pasti ada, karena itu Indikatornya dari inflasi kemudian ditambah pertumbuhan ekonomi, nanti dikalikan dengan nilai alpa. Nilai alpa ini biar jadi pembahasan yang lebih detail. Saya belum bisa berandai-andai karena belum tahu hasil indikatornya. Oleh karena itu besok kita baru paparan dengan Depeko,” lanjutnya.
Apa pun hasilnya pihaknya meminta semua pihak dapat menerima hal tersebut. Mengingat kata dia, perhitungan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara terbuka. Ia memastikan jika Depeko dan akademisi berpihak secara netral dan tidak terintervensi pihak mana pun.
“Kalau Depeko ini terdiri dari dari pemerintah yang diwakili DPTK, Disperindag UMKM, kemudian BPS (Badan Pusat Statistik), selanjutnya Akademisi. Kemudian dari pihak pekerja itu dari serikat pekerja dan pihak pengusaha diwakili oleh Apindo. Apa pun hasilnya suka tidak suka harus dijalankan. Tapi biasanya setiap tahun pasti ada kenaikan cuma naiknya kita tidak tahu besar atau kecil,” tuturnya.
“Di PP itu kan bila pertumbuhan ekonomi negatif, maka pasti hasilnya kan 0. Mau dikali bagaimana pun kalau pertumbuhan tidak ekonomi tidak ada maka tidak akan naik. Tapi nanti, baik serikat pekerja dan pengusaha kan punya hitungan versi masing-masing,” tambahnya. (zac/lim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

