
Setelah melalui proses panjang, akhirnya naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 ditandatangani di Kantor Wali Kota Tarakan pukul 08.00 Wita, Jumat (24/11). Kegiatan dihadiri KPU dan Bawaslu Tarakan.
Ketua KPU Tarakan Nasruddin, menjelaskan, pada prinsipnya anggaran tersebut akan digunakan dalam kegiatan pilkada berdasarkan amanat undang-undang. Adapun terkait dengan pengajuan, diungkapkannya berkaitan dengan Permendagri Nomor 41/2020. Kemudian ditambah SE Kemendagri yang menjadi acuan KPU Tarakan.
“Pengajuan anggaran itu kan berdasarkan aturan Permendagri 41. Kemudian ditambah surat edaran dari Kemendagri itu saja sebenarnya dasarnya. Terkait dengan penandatanganan NPHD, jadi sebelumnya kami sudah melakukan pengajuan anggaran.
Terus kemudian, dilakukan rasionalisasi. Antara KPU dan Pemerintah Kota (Pemkot). Sehingga NPHD hasil daripada rasionalisasi anggaran yang kami ajukan,” ujarnya, Jumat (24/11).
“Pengajuannya sebenarnya dilakukan sejak jauh hari. Bahkan sempat ada penundaan karena angkanya selisih. Tapi setelah dilakukan pembahasan lanjutan, akhirnya kita bersepakat NPHD nilainya sebesar Rp 15.538.882.000 atau kalau dibulatkan sekitar Rp 15,5 miliar,” sambungnya.
Lanjutnya, untuk model atau mekanisme pencairannya diatur dalam SE Kemendagri. Sebanyak 40 persen dicairkan di 2023 dan selanjutnya 60 persen sisanya untuk tahun 2024.
Ia melanjutkan lagi, pihak pertama selaku pemberi anggaran dan pihak kedua selaku penerima anggaran dan sepenuhnya untuk membiayai pemilihan kepala daerah. Pilkada di Tarakan dilaksanakan November 2024 mendatang.
“Bahasanya bahwa anggaran tahap satu 40 persen akan dicairkan paling lambat 14 hari setelah penandatanganan NPHD. Itu tahap satu. Tahap kedua, dicairkan paling lambat lima bulan sebelum hari perhitungan suara,” ungkapnya.
Tahapan selanjutnya setelah penandatanganan NPHD, secara teknis ada agenda pembuatan rekening kemudian laporan ke KPPN dan pencairan anggaran. Dikatakannya, itu dimungkinkan akan ada launching untuk pelaksanaan pilkada 2024.
Ia menyebutkan adhoc menjadi salah satu item yang membutuhkan anggaran dan hampir separuh dari total anggaran. “Setelah cair tahap awal digunakan persiapan kemudian pembuatan aturan, keputusan berkaitan teknis tahapan yang akan dilaksanakan teknis tingkat kabupaten/kota. Kemudian ada pemutakhiran data, kemudian pembentukan adhoc dan seterusnya,” pungkasnya. (zac/lim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

