
Upah minimum kota (UMK) hingga saat ini, menimbulkan sikap dilematis Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dalam menetapkan rekomendasi UMK pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Sehingga tahap akhirnya, persoalan ini menunggu pilihan kepala daerah dalam menetapkan rekomendasi upah untuk tahun 2024.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK) Tarakan, Agus Sutanto menjelaskan baik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tarakan dan asosiasi serikat pekerja bersepakat untuk tidak sepakat menyoal penentuan UMK Tarakan 2023. Mengingat, kedua lembaga tersebut memiliki perhitungan masing-masing yang diyakini sesuai berdasarkan perkembangan ekonomi saat ini.
“Hasil pertemuan kemarin itu kedua bela pihak sepakat untuk tidak sepakat karena tidak ada titik temu antar kedua belah pihak. Karena ringnya kan 0,1 sampai 0,3. Waktu pembahasan semua bertahan tidak untuk perhitungan Apindo nilai alpha-nya 0,1 sementara serikat pekerja 0,3. Sementara Depeko itu 0,21,” ujarnya, Selasa (28/11).
“Karena dari Depeko juga masih dianggap terlalu tinggi sementara serikat pekerja menganggap terlalu rendah. Akhirnya belum ada kesepakatan. Akhirnya 3 rekomendasi ini kita serahkan ke kepala daerah. Dalam hal ini Wali Kota (dr. Khairul, M.Kes). Saat ini kami masih menunggu keputusan Pak Wali mau menggunakan yang mana,” sambungnya.
Dikatakan Agus, DPTK hanya memfasilitasi sekaligus memberikan solusi agar tetap dapat Kesetabilan perekonomian. Sehingga ia meminta kedua belah pihak realistis dan tidak mengutamakan kepentingan masing-masing. Sehingga, industri dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan dengan seimbang.
“Kalau dari Apindo menganggap saat ini kondisi ekspor belum berjalan normal. Sehingga hal itu memengaruhi perusahaan. Selain itu UMK Tarakan tahun 2023 dinilai salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Sehingga jika kenaikan dilakukan terlalu tinggi berdasarkan perhitungan serikat pekerja, maka dikhawatirkan akan ada pemangkasan pekerja untuk efisiensi perusahaan,” tuturnya.
“Sementara dari serikat pekerja beralasan, tahun ini penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan. Tapi dari penjelasan BPS, peningkatan ini persentasenya hanya 0,0 sekian. Ada peningkatan, tapi kecil.
Kemudian adanya investor dan penanaman modal serta banyaknya lapangan kerja yang terbuka di tahun 2023. Memang kan dari segi investasi mengalami perkembangan signifikan menurut serikat pekerja,” katanya.
Ia mengakui, di tahun 2023 beberapa investor baru masuk ke Tarakan. Namun hal itu bukan menjadi patokan utama terhadap perkembangan upah. Selain itu, ia mengakui jika selisih UMP Kaltara dan UMK Tarakan terpaut sangat jauh.
“Yah memang dari pengamatan di lapangan ada peningkatan karena bertambahnya investor yang masuk. Tapi harus dilihat juga konteksnya peningkatan penyerapan berasal dari tambahan investor yang masuk.
Yang menjadi tujuan utama pembahasan UMP dan UMK ini sebenarnya bagaimana menjaga kestabilan perekonomian. Kalau upah terlalu tinggi maka akan berdampak pada inflasi.
Sementara kalau terlalu rendah, maka akan berpengaruh dengan kesejahteraan dan menurunnya kemampuan belanja masyarakat. Sehingga hal itu berdampak negatif dan bisa meningkatkan angka kriminalitas,” urainya.
“Untuk alpha ini kan kontribusi tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya tergantung kepala daerah. Tinggal ditetapkan sebelum diserahkan ke Pemprov Kaltara. Kalau dari kami realistisnya mengambil jalan tengahnya 0,21 sesuai perhitungan Depeko,” terangnya. (zac/lim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

