ORI Kaltara Ingatkan Pemkot dan DPRD Tarakan Beri Perhatian Khusus Terhadap Truk Gandeng

Semakin berkembangnya aktivitas perekonomian, bisnis dan industri di Kota Tarakan, mengerek aktivitas pengangkutan. Tak terkecuali truk gandeng dengan ukuran besar melintas jalan protokol pada jam sibuk.
Kendati demikian, hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki regulasi khusus yang mengatur rute dan jam operasi kendaraan dengan tonase besar. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltara, Maria Ulfa menerangkan, harus diakui masifnya aktivitas truk gandeng atau truk tronton di jalan protokol menimbulkan risiko di jam sibuk.
Menurutnya, truk gandeng atau tronton memiliki syarat tersendiri dalam melintas tipe jalan. Sehingga, ia belum mengetahui secara pasti tipe jalan di Kota Tarakan apakah dapat dilintasi truk gandeng atau tidak.
“Kita ingat bersama bahwa di dalam penggunaan barang publik, kita memiliki kewajiban agar tidak lalai dalam artian, aktivitas kita tidak menyebabkan masalah bagi pengguna jalan lainnya. Kelas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan,” ujarnya. “Itu dulu dasarnya. Ketika truk gandeng misalnya yang membawa kontainer melintasi jalan umum di jam sibuk tentu akan menganggu kelancaran lalu lintas lainnya. Sehingga pemerintah daerah seharusnya memiliki regulasi yang mengatur itu. Memang sampai saat ini tidak semua daerah yang sudah memiliki regulasi terkait operasi kendaraan besar menggunakan fasilitas umum,” sambungnya.
Ia mengakui, Tarakan cukup sulit mengikuti aturan tersebut lantaran tidak memiliki jalan alternatif khusus. Namun demikian, hal itu bukan berarti tidak memunculkan solusi lain. Sehingga hal tersebut tidak membuat pemerintah terkesan menutup mata.
“Tapi untuk regulasi pusat kan sudah ada yang menjadi dasar pemerintah menerapkan kebijakan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 19, telah diatur pembagian kelas jalan untuk truk. Kelas jalan itu, terbagi empat, yaitu kelas I, II, III, dan Khusus. Sependek pengetahuan saya, sejauh ini belum terdapat Permen atau UU yang mengatur jam melintas,” tukasnya. “Selama ini beberapa daerah membuat perda, perwali atau regulasi khusus sesuai kondisi di daerahnya. Sehingga memang diperlukan inisiatif setiap daerah melihat kondisi di daerahnya. Apakah saat ini regulasi tersebut diperlukan atau belum. Tapi saya pikir kalau untuk pengaturan waktu operasi bisa dilakukan. Kalau jalan khusus memang sulit karena di sini tidak memiiliki banyak jalur jalanan,” urainya.
Ia menambahkan, keberadaan aktivitas truk gandeng di jam sibuk tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas. Namun aktivitas truk gandeng di jam sibuk juga memiliki resiko besar pada keselamatan pengendara lainnya.
“Jadi dengan perkembangan yang ada, mungkin jumlah truk gandeng semakin banyak dan aktivitasnya semakin masif. Sehingga ini mungkin bisa menjadi perhatian khusus pemerintah atau DPRD Tarakan untuk melahirkan regulasi terkait aktivitas kendaraan besar. Sehingga hal ini dapat menjaga kelancaran lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan,” pungkasnya. (zac/lim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

