Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dua Daerah di Kaltara Belum Cairkan Anggaran Pilkada

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
KESEPAKATAN: Proses penandatanganan NPHD pendanaan Pilkada Kaltara tahun 2024 yang dilakukan pada 9 November 2023 lalu.
KESEPAKATAN: Proses penandatanganan NPHD pendanaan Pilkada Kaltara tahun 2024 yang dilakukan pada 9 November 2023 lalu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat hingga Kamis (7/12) siang, masih ada dua daerah di Kaltara yang belum melakukan pencairan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.


Advertisement

Hal itu disampaikan Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Kamis (7/12) siang. Dua daerah yang belum melakukan pencairan anggaran Pilkada 2024 adalah Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.

“Kalau anggaran Pilkada Kaltara sudah dilakukan proses pencairan untuk yang tahap I pada Selasa (5/12). Itu kami terima informasi sudah ditransfer ke rekening khusus terkait pelaksanaan Pilkada 2024 pada Selasa sore dari Sekretaris KPU Kaltara pasca beliau melakukan komunikasi dengan perbankan,” ujar Suryanata.

Setelah itu, lanjut Suryanata, pihaknya langsung melaporkan perkembangan itu kepada KPU RI. Ini dilakukan karena hal tersebut merupakan rutinitas yang wajib disampaikan ke pimpinan di pusat.

Advertisement

“Untuk pencairan itu sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam NPHD (naskah perjanjian hibah daerah), yaitu 40 persen pada tahap I dari total anggaran yang disetujui,” jelasnya.

Kemudian, untuk di tingkat kabupaten/kota, informasi terakhir yang diterima oleh pihaknya, proses pencairan baru dilakukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Dari ketiga daerah ini, pencairan tahap I-nya juga sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen NPHD.

“Sekarang kami masih menunggu informasi dari KPU Tarakan dan KPU Nunukan. Karena memang untuk dua daerah ini terlambat penandatanganan NPHD-nya. Kalau tidak salah itu dilakukan pada 24 November 2023 lalu,” katanya. Adapun keterlambatan ini berawal dari KPU setempat belum bersedia menandatangani NPHD pendanaan Pilkada 2024 tersebut. Alasannya, karena dokumen NPHD yang dibuat pemerintah daerah belum merujuk pada surat edaran Mendagri yang menegaskan pencairan dua tahap dengan mekanisme 40 persen tahap I dan 60 persen tahap II.

Advertisement

“Karena prosesnya itu kalau tidak salah pada 24 November 2023, jadi belum terlambat untuk pencairannya. Intinya kita masih menunggu, mudah-mudahan pencairannya tidak melewati waktu yang ditentukan paling lambat 14 hari kerja pasca NPHD ditandatangani. Semoga ini bisa jadi atensi,” pungkasnya. (*)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer