Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Puluhan WNA Tersandung Hukum di Nunukan

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Ryan Aditya
Ryan Aditya

 Kantor Imigrasi Nunukan kembali menunjukkan komitmennya dalam menindaklanjuti pelanggaran keimigrasian yang terjadi di wilayahnya. Penegakan hukum imigrasi merupakan upaya menjaga ketertiban, keamanan negara dan penegakan hukum imigrasi merupakan aspek krusial.


Advertisement

Ini dibuktikan selama Januari hingga Desember 2023. Dalam setahun, upaya penegakan hukum mengalami peningkatan signifikan. Belum lagi, Kantor Imigrasi Nunukan menjadi pusat perhatian seiring dengan intensitas operasi penindakan yang semakin meningkat, mengarah pada penahanan dan deportasi terhadap pelanggar hukum imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Nunukan Ryan Aditya menyampaikan Imigrasi Nunukan mengutamakan ketertiban keimigrasian demi melindungi kepentingan nasional dan keamanan masyarakat. Sejauh ini, upaya penegakan hukum telah dilakukan, dampaknya terhadap keadaan di Nunukan, dan langkah-langkah antisipatif yang diambil kantor Imigrasi untuk menjaga keamanan negara secara menyeluruh.

“Kantor Imigrasi Nunukan melaksanakan tindak administratif keimigrasian berupa projustitia terhadap 2 WN Pakistan inisial HR dan RA. Dimana, keduanya dikenakan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 134 huruf b UU Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian. Untuk HR divonis l pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 600 ratus juta, subsider 6 bulan. Sedangkan RA divonis pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 600 juta subsider 3 bulan,” ucap Ryan Aditya, Selasa (11/12).

Advertisement

Dijelaskan, selain itu Kantor Imigrasi Nunukan melaksanakan Tindak Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian terhadap 44 WNA yang berasal dari Malaysia dan Filipina. WNA ini dideportasi melalui Pelabuhan Internasional Tunon Taka, Nunukan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta dan Pelabuhan Bitung Manado.

“Kantor Imigrasi Nunukan juga melaksanakan penindakan terhadap WNA yang tinggal lebih lama di Indonesia atau overstay terhadap warga negara Malaysia, Singapura, Perancis, USA, Thailand, Australia dan Filipina.

Para WNA yang tinggal lebih lama dari izin bervariasi dari 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 19 hari. Dan terhadap WNA ini diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 1.000.000 per hari sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ungkapnya. Lanjutnya, dengan peningkatan intensitas penegakan hukum imigrasi yang telah terjadi selama 2023, di wilayah kerja Kantor Imigrasi Nunukan menunjukkan upaya keras untuk mengatasi pelanggaran keimigrasian menghasilkan dampak yang signifikan. Langkah-langkah tegas yang diambil imigrasi guna menciptakan suasana ketertiban dan keamanan yang lebih baik. Sehingga, masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman.

Advertisement

“Tidak hanya sebagai langkah penindakan, tetapi tindakan ini juga memberikan sinyal kuat tentang tekad pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan warga.

Meskipun tantangan terus ada, namun langkah-langkah ini memberikan keyakinan bahwa pemerintah setempat memiliki strategi yang kuat dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan keimigrasian,” pungkasnya. (akz/ana)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer