
Sejumlah usulan prioritas di 2024 sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Diharapkan menjadi prioritas untuk bisa dikerjakan.
TANJUNG SELOR–Pemerintah pusat berdasarkan informasi mengakomodir 22 usulan kegiatan prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk tahun depan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara Bertius menyebut, usulan tersebut di antaranya optimalisasi penanganan Jalan Malinau-Long Semamu-Long Bawan, pengembangan dan peningkatan kawasan transmigrasi Salimbatu, pemantauan kualitas air laut untuk lokasi di perbatasan Indonesia-Malaysia (Sebatik dan Tawau). Kemudian sertifikasi laboratorium lingkungan hidup, preservasi Jalan Akik Balak (Tarakan), preservasi jalan dalam kota Nunukan, preservasi Jalan Aji Iskandar (Tarakan). Termasuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Tanjung Selor. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Mansapa. Revitalisasi tambak kawasan sentra produksi udang dan bandeng bantuan benih udang windu dan kepiting ke Kampung Budidaya. Pembangunan kantor Desa Buduk Tumu, kantor Desa Long Berayang, kantor Desa Papayak, dan kantor Desa Lembudud. Bantuan permodalan BUMDes, pengembangan Lapangan Terbang Binuang (Krayan Tengah). Penguatan pendidikan vokasi bagi tenaga pendidikan vokasi. Pengembangan kawasan sentra Kampung Nelayan Maju. "Usulan lainnya yakni peningkatan fungsi dan kinerja posyandu. Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau di daerah 3T. Peningkatan kapasitas PUG/PPRG penurunan tengkes (stunting) dan angka kematian ibu. Pengembangan kawasan kakao Desa Antutan. Pengadaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Kemudian kampanye gerakan masyarakat gemar makan ikan (Gemarikan)," jelasnya, Selasa (12/12).
Awalnya ada 30 kegiatan prioritas yang diusulkan. Namun, setelah melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas), disetujui 22 kegiatan. Usulan kegiatan prioritas itu akan terus dorong untuk direalisasikan di 2024. "Kami berharap komitmen pemerintah pusat merealisasikan usulan tersebut secara maskimal," ujarnya.
Selain itu, ia juga berpesan agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait rutin berkomunikasi dengan kementerian yang mengampuh usulan, agar tidak dicoret dalam mata anggarannya. Di samping skenario lain yang dilakukan pemerintah pusat. (kpg/fai/dra)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

