
Pelayanan publik di wilayah Kaltara kerap kali mendapatkan sorotan Ombudsman RI perwakilan Kaltara. Jelang tutup tahun, pelayanan di pelabuhan adalah hal yang paling sering disoroti.
TARAKAN–Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara Maria Ulfah mengatakan, pelayanan yang disorot harus masuk beberapa kategori, seperti banyak pengguna layanan dan pernah terdapat kejadian yang memakan korban. Hal itu yang menjadi landasan pihaknya untuk melakukan kajian. "Baru-baru ini terkait kepelabuhanan. Ada tiga sampel yang diambil teman-teman," jelasnya, Rabu (13/12). Tiga sampel tersebut adalah Pelabuhan Tengkayu I di Tarakan, Pelabuhan Kayan II di Kabupaten Bulungan, dan Pelabuhan Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan. Pihaknya beracuan kepada Undang-Undang Nomor 25/2009. Namun, karena setiap instansi dan lembaga memiliki pelayanan lebih spesifik terhadap standar yang lebih. Dalam analisisnya memasukan tujuh variabel yang berlandaskan Permenhub Nomor 119/2015 tentang Perubahan Permenhub Nomor 37/2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkatan Laut.
"Tujuh aspek itu keselamatan, kemananan dan ketertiban, keandalan, kenyamanan, kemudahan kesetaraan dengan maklumat pelayanan. Dari 7 aspek itu, ada kurang lebih 40 tolok ukur. Itu yang kami lihat satu per satu," jelasnya.
Dalam hal aspek keselamatan, pihak kepelabuhanan harus menyediakan informasi yang berkenaan dengan keselamatan penumpang. Tolok ukurnya seperti alat pemadam api ringan (APAR). Tak melulu hanya ketersediaannya, fungsinya juga harus dikedepankan dengan memperhatikan tenggat waktu APAR tersebut. Selain itu, aspek keselamatan yang perlu diperhatikan adalah informasi jalur evakuasi. "Kalau ada apa-apa, apakah masyarakat tahu harus bagaimana. Kemudian ada P3K, nomor darurat, petugas Kesehatan, itu juga harus ada. Kalau aspek keamanan seperti fungsi closed circuit television (CCTV) apakah sudah berfungsi secara optimal. Lalu ruang tunggu penumpang, termasuk metal detektor," bebernya.
Hal detail lainnya seperti pencetakan tiket, informasi keberangkatan dan kedatangan kapal, pembelian tiket, papan pengumuman, standar kebersihan toilet, area merokok dan tempat ibadah. Dari sekian banyak pelayanan, masih ada yang tidak tersedia.
"Ada yang tersedia tapi kondisi buruk, ada juga yang tersedia dalam kondisi baik. Kami sudah berikan saran-saran, dan ada deadline-nya setelah 30 hari kami berikan saran itu sudah harus dipenuhi," tegasnya. Setelah 30 hari, pihaknya akan terus monitoring. Pihaknya juga selalu membuka ruang konsultasi untuk kepatuhan pelayanan publik.
"Memang ada yang rusak sarprasnya, tapi kami coba maklumi meski permasalahannya klasik, seperti anggaran. Saran itu sudah kami sampaikan di awal November. Masih kami lihat pantau terus untuk tindak lanjutnya dari yang bersangkutan," pungkasnya. (kpg/sas/dra)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

