
Pemerintah pusat kembali mengirimkan lulusan IPDN ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Melalui Sekjen Kemendagri diwakili Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.
TANJUNG SELOR–Plt Kepala BKD Andi Amriampa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerima SK penetapan 26 PNS, sementara 5 orang lainnya ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri.
Sebanyak 26 PNS itu selanjutnya bertugas di Pemprov Kaltara dan kabupaten atau kota se-Kaltara, berdasarkan SK penempatan yang telah diterbitkan BKN.
"Adanya tambahan PNS lulusan IPDN dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di Kaltara. Apalagi Kaltara merupakan wilayah perbatasan, sehingga aspek pelayanan publik harus dimaksimalkan,” terangnya, Kamis (14/12).
Tantangan birokrasi ke depan tidaklah ringan. Masih banyak persoalan yang harus dibenahi. Dengan demikian, para praja dituntut semakin adaptif dalam menghadapi tantangan yang ada. Sebagai PNS harus bergerak cepat, guna mengantisipasi dan merespons perubahan yang terjadi.
"Jika lambat dalam beradaptasi, bakal kalah bersaing dengan berbagai negara yang terus menaruh perhatian pada reformasi birokrasi,” jelasnya.
Salah satu cara yang dapat ditempuh, lanjut dia, dengan menggali masukan masyarakat setempat, pamong praja tersebut ditempatkan. Sebab, setiap daerah memiliki karakteristik berbeda yang memerlukan perhatian secara berbeda.
"Secara keseluruhan, keberagaman karakteristik tersebut dapat memperkaya dan memperkuat sistem birokrasi di NKRI," kata dia. Di sisi lain, meski ada penambahan ASN dari pusat, jumlah ASN di Pemprov Kaltara belumlah ideal. Sebab, idealnya Kaltara membutuhkan kurang lebih 7 ribu ASN. Sementara yang sudah ada baru sekitar empat ribuan ASN.
"Jadi bertahap nantinya akan ideal jumlah ASN kita di Pemprov Kaltara. Ini yang menjadi harapan kita," pungkasnya. (fai/dra/k16)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

