
Sejak masa kampanye dimulai 28 November lalu, sejauh ini beberapa pelanggaran ditemukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Tidung.
Dari monitoring yang dilakukan Bawaslu Tana Tidung hingga di tingkat desa ditemukan beberapa alat peraga kampanye (APK) dipasang bukan pada tempat yang ditentukan. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tana Tidung, Agusto, memastikan untuk pelanggaran kampanye terbuka atau besar belum ditemukan karena memang belum ada yang menggelar.
“Tapi kalau untuk alat peraga kampanye ada beberapa yang kami dapat dipasang bukan pada tempatnya,” kata Agusto kepada Radar Tarakan, Senin (18/12).
Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengimbau kepada parpol atau caleg pemilik APK untuk memindahkan ke tempat yang telah ditentukan.
“Masalah ini akan kami sampaikan juga pada saat melakukan pertemuan dengan parpol membahas APK di luar titik yang telah ditentukan nanti, waktunya belum tahu, kami masih ada undangan untuk menghadiri kegiatan di Tarakan,” ujar Agusto.
Sejauh ini, Bawaslu hanya mengimbau agar APK yang dipasang di luar ketentuan segera dipindahkan, sebelum tindakan tegas dilakukan.
“Kami meminta kepada parpol atau caleg yang bersangkutan yang memindahkan sendiri. Jadi kami mengimbau agar pemilik APK yang dipasang di bukan titiknya segera dipindahkan,” imbuh Agusto.
Bawaslu menginginkan pesta demokrasi ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga diharapkan kepada semua peserta pemilu legislatif maupun presiden mengikuti aturan yang ada.
Sebelum memasuki masa kampanye, Bawaslu bersama KPU juga telah menyosialisasikan kepada partai politik terkait dengan titik titik pemasangan APK sesuai dengan surat keputusan KPU.
Sehingga tidak ada alasan lagi, parpol maupun caleg tidak mengetahui titik pemasangan APK yang sah. Terkait dengan APK yang dipasang di rumah warga, kata Agusto, tidak menjadi persoalan selama ada izin dari pemilik rumah yang bersangkutan.
Agusto menambahkan, Bawaslu juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mengganggu, menghilangkan atau merusak APK yang telah terpasang.
“Plang peringatan untuk masyarakat juga telah dipasang di titik lokasi APK yang diperbolehkan,” kata Agusto.
Sesuai dengan Pasal 280 ayat 1 huruf g adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 521 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sanksi bagi yang merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.(ana)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

