
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan kembali mengusulkan penambahan jumlah kuota liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram pada 2024. Itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nunukan.
Kabag Ekonomi Setkab Nunukan Rohadiansyah menyampaikan usulan penambahan LPG 3 kilogram sudah dilakukan. Jumlah yang direstui pemerintah pusat dari usulan pihak belem mengetahui pasti. Alasannya, yang menentukan pemerintah pusat.
“Usulan LPG 3 kilogram menunggu keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi yang diusulkan itu bukan jumlah tabungan tetapi dalam satuan metrik ton. Nantinya, dari metrik ton dikonfersi ke satu kilogram dan tabung gas,” ucap Rohadiansyah, pekan lalu.
Dijelaskan, proses usulan melalui Pemkab Nunukan ke tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dilanjutkan ke tingkat kementerian. Kemudian, untuk subsidi juga bergantung pada nilai yang dianggarkan pemerintah pusat dari situ akan dibagi ke daerah.
“Kemarin sudah diusulkan ke provinsi tinggal menunggu keputusan pusat. Perlu diketahui, subsidi tergantung anggaran yang disiapkan atau alokasi pemerintah. Jadi untuk angka berapa yang akan dialokasikan untuk Nunukan belum kita ketahui,” tambahnya.
Ia mengakui, seharusnya awal Januari 2024 pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait angka yang dialokasikan untuk Nunukan. Hanya saja, pemberitahuan melalui surat yang seharusnya disampaikan untuk kuota terbaru, belum ada.
“Saat ini kuota pertahun belum dapat informasi untuk SK dari kementerian yang diperuntukkan untuk Nunukan sekian. Kalau untuk data terakhir (tahun 2023) LPG 3 kilogram sekitar 68 ribu per bulan,” sebutnya.
Ia menegaskan, 68 ribu tabung LPG 3 kilogram disalurkan melalui dua agen yang ada di Nunukan. Selanjutnya, disebar ke agen agen PLG 3 kilogram. Kuota per bulan sebanyak 68 ribu tabung jika dikonversi ke metrik ton jumlahnya sekitar 1 ton.
Agar penggunaan LPG 3 kilogram tepat sasaran, pihaknya terus melakukan pengawasan di lapangan. Pertamina juga telah mengeluarkan kebijakan penerima atau pengguna LPG 3 kilogram harus memperlihatkan identitas seperti kartu tanda penduduk KTP).
“Ketentuannya penggunaan LPG 3 kilogram untuk orang tidak mampu. Dan pengawasan di lapangan mulai ketat harus menggunakan KK dan KTP. Prinsipnya, kita mengawasi Jika ditemukan kekeliruan dilaporkan,” pungkasnya. (akz/lim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

