
Setelah melalui proses panjang pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu Nunukan, Polres Nunukan dan Kejaksaan Negeri Nunukan terkait dugaan politik uang. Kini Bawaslu Nunukan meneruskan temuan tersebut ke ranah kepolisian pada Senin (8/1).
Ketua Bawaslu Nunukan Moch Yusran menyampaikan temuan dugaan politik uang itu berdasarkan hasil pengawas Pemilu pada Senin, 18 Desember 2023 dengan Nomor 001/Reg/TM/PL/Kab/24.05/XII/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Politik Uang Pasal 280 Ayat 1 huruf j junto Pasal 521 UU 7/2017 tentang Pemilu.
Pada Pasal 280 ayat 1 huruf j menjelaskan pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberikan dan/atau menjanjikan uang dan/atau materi lainnya kepada Peserta Pemilu. Kemudian, pada Pasal 521 berbunyi setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pasal 280 Ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i atau j dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.
“Bawaslu Nunukan didampingi penyidik Polres Nunukan dan Kejaksaan Nunukan telah meminta keterangan lebih dari 10 orang yang terdiri dari terlapor dan saksi termasuk ahli pidana,” ucap Moch. Yusran, Selasa (9/1).
Dijelaskan, penanganan dugaan politik uang dilakukan sejak 18 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024 atau selama 12 hari kerja. Selama proses penanganan pengumpulan dua alat bukti permulaan yang cukup untuk pemenuhan unsur-unsur dalam pasal dimaksud.
“Adapun secara umum kasus posisinya, terlapor adalah inisial SR diduga melakukan kegiatan kampanye melalui akun media sosial Instagram pada 9 Desember 2023 dan dirangkaikan dengan kegiatan lainnya pada 10 Desember 2023 berupa kegiatan olahraga yang dapat dikategorikan kampanye dalam bentuk metode kegiatan lainnya sesuai penjelasan Pasal 26 Ayat 1 dan Pasal 55 Peraturan KPU Nomor 15/2023 tentang Kampanye Pemilu,” tegasnya.
Lanjutnya, rangkaian pelaksanaan kampanye tersebut, SR diduga menjanjikan dan membagikan doorprize atau materi lainnya kepada peserta kegiatan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai peserta kampanye, sesuai Pasal 273 UU 7/2017 tentang Pemilu yang berbunyi peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat.
“Untuk itu, Bawaslu Nunukan melalui Rapat Sentra Gakkumdu terhadap perbuatan SR di duga melanggar larangan kampanye Pasal 280 Ayat 1 huruf j dengan sanksi pidana Pasal 521 UU 7/2017 tentang Pemilu,” bebernya.
Ia menegaskan, selain dalam rangka alasan penegakan hukum terhadap perbuatan SR yang diduga melanggar aturan. Di sisi lain diharapkan memberikan efek jera kepada masyarakat.
Sehingga, tidak melakukan politik uang dalam modus apapun karena seperti yang kerap disampaikan Bawaslu Nunukan terkait politik uang yang bukan hanya praktek curang melainkan dapat melahirkan pemimpin yang korupsi dan mengsengsarakan rakyat.
“Bawaslu Nunukan mendorong pemilu menjadi sarana kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat lah yang menjadi pemenang. Bukan modal dan politisi culas dan manipulatif,” terangnya. (akz/lim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

