
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan kebijaksanaan untuk menyelesaikan sejumlah proyek fisik tahun 2023 yang belum selesai dengan menggunakan mekanisme addendum.
Pemberian addendum atau penambahan waktu kepada kontraktor untuk menyelesaikan sisa kegiatan pembangunan fisik itu dilakukan oleh pemerintah daerah dengan beberapa pertimbangan, salah satunya pertimbangan progress kegiatan di lapangan.
Namun, jika proyek itu masih tetap tidak tuntas setelah addendum berakhir, maka tindakan terakhir yang akan dilakukan adalah menetapkan blacklist atau daftar hitam terhadap kontraktor atau pihak yang mengerjakan kegiatan itu.
“Ada beberapa proyek yang belum tuntas, tapi masih ada beberapa yang diberikan perpanjangan waktu 50 hari. Jadi ada addendum untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang ada,” ujar Zainal A Paliwang, Gubernur Kaltara kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor beberapa waktu lalu.
Orang nomor satu di Kaltara ini mengatakan, proses addendum itu sudah dilaksanakan dan saat ini pihaknya tinggal memantau dan akan melihat selama masa addendum 50 hari yang diberikan, apakah sisa pekerjaan bisa selesai atau tidak.
“Jadi setelah addendum ini, kita akan melakukan pengecekan untuk melihat apakah pekerjaan sudah selesai 100 persen atau tidak. Kalau tidak selesai setelah diberikan addendum ini dan pekerjaan tidak sesuai kontrak, maka kita blacklist,” tegas Gubernur.
Terlebih jika ada kontraktor yang dalam kegiatannya menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam RAB (rencana anggaran biaya) yang sudah ada, pasti ada konsekuensi yang akan diterima.
Hanya saja, Gubernur mengaku laporan terakhir yang ia terima dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan an Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim), kegiatan yang diberi addendum ini semuanya masih berjalan dengan baik.
“Semoga bisa selesai sesuai target waktu yang ada. Kalau ada ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, laporkan ke saya. Nanti akan saya tindak tegas jika memang terbukti melanggar,” katanya.
Untuk diketahui, beberapa kegiatan pembangunan fisik yang kali ini diberi addendum, di antaranya pembangunan Sekretariat Kantor Gubernur Kaltara dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara di Tanjung Selor. (iwk/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

