Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Haiisss, Alasan Masih Moratorium, Keputusan DOB di Kaltara Belum Direspons

I
Penulis: Indra Zakaria❯

PEMEKARAN: DOB di Kaltara perlu koordinasi secara intens ke pemerintah pusat untuk segera dibahas dan diputuskan.
PEMEKARAN: DOB di Kaltara perlu koordinasi secara intens ke pemerintah pusat untuk segera dibahas dan diputuskan.
 


Advertisement

 

 Pemekaran sejumlah wilayah di Kalimantan Utara (Kaltara) sampai tahun ini belum mendapatkan respons dari pemerintah pusat.

 

Advertisement

TANJUNG SELOR–Sejak beberapa tahun lalu, bahkan sejak awal Kalimantan Utara terbentuk, sudah diusulkan lima pemekaran wilayah. Yakni Tanjung Selor sebagai ibu kota Kaltara, Sebatik, Kabupaten Dayak Perbatasan, Krayan, dan Apau Kayan.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik mengatakan, untuk daerah otonomi baru (DOB) di Kalimantan Utara, pemerintah pusat tetap menerima usulan-usulan dari daerah. Meski pada kenyataannya masih dilakukan moratorium pemekaran. "Kalau usulan tidak ada moratorium. Yang moratorium itu adalah pemekarannya. Jadi silakan diusulkan," ungkapnya, Rabu (24/1). Jika melihat kondisi Kaltara dengan daerah lain yang ada di Indonesia yang baru dimekarkan, menurut Akmal, memiliki kondisi berbeda. Kaltara tidak sama dengan Papua maupun Jawa Barat. Ada alasan mengapa daerah tersebut dimekarkan. Kaltara juga harus memiliki faktor yang memengaruhi dimekarkan.

"Ada beberapa sebab daerah itu dimekarkan. Pertama karena adanya Ibu Kota Nusantara (IKN). Kedua dalam rangka mengurangi konflik integrasi bangsa seperti Aceh dan Papua. Ketiga, dalam rangka kekhususan budaya. Keempat, dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Terakhir karena daerah perbatasan," sambung pria yang juga Pj gubernur Kaltim itu.

Advertisement

Di Kaltara, potensi dimekarkan karena adanya wilayah atau menjadi daerah perbatasan negara. Namun, kembali lagi dari pemerintah daerah yang harus aktif lobi-lobi ke pusat dan intens berkoordinasi. Utamanya menyiapkan daerah, baik dari administrasi maupun lainnya.

"Tinggal bagaimana gubernur mengkoordinasikan hal itu karena wilayah perbatasan, silakan diusulkan," bebernya.

Di sisi lain, ada faktor yang menjadikan adanya moratorium. Di antaranya, anggaran yang terbatas dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia saat ini pertumbuhan ekonominya masih di angka lima. Jika angka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai tujuh, pemekaran di sejumlah wilayah bisa dilaksanakan. "Saya menduga banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan bisa dilanjutkan dengan memproses pemekaran daerah," ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah bisa meyakinkan pemerintah pusat mengenai faktor dan potensi yang bisa mempercepat pemekaran daerah. (kpg/fai/dra/k16)

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tiga Bulan, Polda Kaltara Gulung Jaringan Narkoba 42 Kg Sabu dan Ringkus 116 Tersangka

Tiga Bulan, Polda Kaltara Gulung Jaringan Narkoba 42 Kg Sabu dan Ringkus 116 Tersangka

Kapolda Kaltara Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik saat menunjukkan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkotika di Tarakan, Kamis (5/11).

Rayakan Budaya Bumi Intimung, Telkomsel Beri Kenyamanan Berinternet di Festival Irau Malinau 2026

Rayakan Budaya Bumi Intimung, Telkomsel Beri Kenyamanan Berinternet di Festival Irau Malinau 2026

Telkomsel menghadirkan konektivitas dan layanan digital yang optimal selama Festival Irau Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Lompatan Ekonomi Perbatasan: Investor Singapura Jajaki Bandara Kargo Internasional di Kaltara

Lompatan Ekonomi Perbatasan: Investor Singapura Jajaki Bandara Kargo Internasional di Kaltara

Lompatan Ekonomi Perbatasan: Investor Singapura Jajaki Pembangunan Bandara Kargo Internasional di Kaltara

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer