
TARAKAN - Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimpa FS atau istri dari salah seorang oknum komisioner Bawaslu Tarakan. Saat ditemui di kediamannya, FS menggunakan plester membalut luka di wajahnya.
FS mengungkapkan telah melakukan pelaporan ke Polres Tarakan pada 6 Februari 2024. Laporan saat itu merupakan kali kedua, setelah sebelumnya ia pernah melaporkan suaminya dengan kasus yang sama pada 26 September 2023.
Namun, saat itu FS dan suaminya sepakat damai. "Tapi hasil mediasi itu dia langgar kembali. Padahal waktu itu sudah sempat memperbaiki untuk kembali lagi, tapi ya itu dilanggar lagi," ungkapnya, Senin (12/2).
FS sudah menyerahkan bukti visum atas luka-luka yang dideritanya. Setelah itu, FS diperiksa penyidik Satreskrim Polres Tarakan. Dalam pengakuannya, FS sudah cukup sabar dengan sikap suaminya selama 2,5 tahun menikah.
Ia mengatakan, awalnya mewajarkan sikap kasar suaminya yang mungkin khilaf menyakiti dirinya. "Persoalan dia KDRT ke saya itu dikarenakan permasalahan ekonomi yang ada," ungkapnya.
Adapun kertas perjanjian damai pada September 2023 lalu yang berisi soal FS mencabut laporan dengan syarat seluruh keinginan FS dipenuhi suaminya. Perjanjian tersebut tak didasari oleh kemauan FS sendiri, tapi terdapat keluarga besar kedua belah pihak turut hadir.
"Masalah ekonomi itu hutang. Jadi saya itu meminta dia membayar hutang-hutangnya saja. Syarat saat dimediasi juga itu bukan kemauan saya saja, ada keluarga besar masing-masing menyaksikan. Saya juga enggak mau cabut laporan lagi dan berharap laporan saya diproses," tegasnya
Sementara itu, Penasihat Hukum FS, Nunung Tri Sulistyawati akan mendampingi kliennya sampai mendapatkan keadilan. Sebelumnya, ia juga sudah sempat menyarankan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga FS.
Namun, FS tak mau lagi memberikan kesempatan suaminya untuk menyakiti dirinya. "Hari kejadian itu saya ditelepon FS, saya tanyain apakah ada luka, katanya ada, jadi ya saya bilang buat laporan saja," katanya.
Ia juga menegaskan kepada pihak kepolisian agar terus memproses kasus ini hingga ke persidangan. Menurutnya, KDRT ini terjadi sudah berkepanjangan. Ia juga berharap polisi dapat menyangkakan Pasal 64 KUHAP.
"Semoga penegak hukum dapat menegakkan keadilan tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan," harapnya.
Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Randhya Sakthika Putra mengaku sudah memanggil terlapor atau oknum komisioner Bawaslu Tarakan untuk dilakukan klarifikasi. Namun, pihaknya juga masih mencari alat bukti lainnya yang berkenaan dengan kasus ini.
"Istrinya oknum tersebut melapor, bahwa merasa dianiaya. Untuk hasil visumnya nanti kami sampaikan kalau sudah ada perkembangan. Tapi saya benarkan kalau ada laporan dari istri oknum komisioner Bawaslu itu. Kami juga akan memanggil saksi yang mengetahui kejadian dugaan KDRT tersebut," ujarnya. (sas/kpg/kri/k16)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



