
Usai memenangkan perkara hak guna bangunan (HGB) oleh tenant THM Plaza, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan tengah menunggu jadwal eksekusi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda. Eksekusi pun diharapkan dapat dilakukan secepatnya.
Menanggapi hal tersebut, salah satu penasihat hukum tenant THM Plaza, Marihot GT Sihombing menerangkan, pihaknya menyayangkan pernyataan kepala Bagian Hukum Setkot Tarakan yang menunjukkan superioritas pemerintah yang berdampak pada ketidaknyamanan pada tenant.
Menurutnya, perkara gugatan tersebut sebenarnya hanya bersifat administratif dan tidak akan menimbulkan penindakan pengosongan bangunan atau penggusuran. Menurutnya, seharusnya Pemkot Tarakan mulai memikirkan tindak lanjut putusan tersebut secara bijak dengan melaksanakan opsi perjanjian jual-beli bangunan jika tidak dilakukan perpanjangan. Sehingga, pernyataan yang dikeluarkan tersebut tidak berdasar dan cukup mengganggu kenyamanan para tenant.
"Menindaklanjuti statement kepala bagian (Kabag Hukum) Setkot Tarakan yang beredar di media cetak dan media elektronik pada hari Kamis 22 Februari 2024. Saya selaku kuasa hukum para pemegang HGB THM Plaza ingin menyampaikan beberapa hal. Bahwa saya sangat menyayangkan statement tersebut. Bahwa seharusnya Pemerintah Kota seharusnya memikirkan dengan penuh kebijaksanaan keberlanjutan nasib para pemegang HGB pasca putusan PK," ujarnya, Minggu (25/2).
"Menurut kami statement itu tidak menyangkut pada pokok persoalan yang dialami oleh tenant. Itu kan persoalan administrasi, artinya setelah adanya putusan PTUN seharusnya pemerintah dapat berpikir lebih bijaksana yaitu harus memikirkan kelanjutan dari putusan tersebut. Apa kelanjutan dari putusan itu, yang mana Pemkot Tarakan tidak memperpanjang HGB tenant," sambungnya.
Pemerintah seharusnya tidak egois hanya memikirkan kepentingan birokrasi. Namun juga harus memikirkan masyarakat yang notabene membeli bangunan lantaran mempercayai komitmen jual-beli kala itu. "Yang pertama, bagaimana nasib pemegang HGB tersebut, apakah mereka disiapkan tempat pengganti, ganti rugi atau kompensasi atau memperpanjang HGB. Seharusnya lanjutannya 3 opsi ini dong yang dipikirkan. Bukan ber-statement pada hal-hal yang menggiring ke ranah lain. Seolah-olah tenant ini mempersoalkan pribadi seorang pemimpin," katanya.
"Pemerintah kan sebagai penyelenggara negara dan pelayanan masyarakat yang pada prinsipnya memiliki salah satunya fokus pada pelayanan ke masyarakat. Selain itu juga harus memperhatikan asas kepastian hukum kepada masyarakat. Yang mana salah satunya berbicara keadilan. Seharusnya pemerintah harus memperhatikan Pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mana di situ diterangkan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan," jelasnya.
"Selanjutnya dijelaskan lagi di dalam Pasal 3 ayat 1 yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Jadi selalu saya fokuskan kepada keadilan. Nah kalau dalam hal ini mereka ingin mengeksekusi, mengosongkan tanpa memikirkan tindakan tindak lanjut kepastian hukum pemegang HGB apakah itu bisa dikatakan keadilan," lanjutnya.
Ia menybut hal ini bagaikan jebakan yang mengimingi masyarakat untuk membeli dan kemudian mengabaikan komitmen memudahkan masyarakat untuk memperpanjang HGB setelah masa sewa berakhir.
"Dalam hal ini kan mereka mencoba menekankan eksekusi mengosongkan, terus keadilannya di mana bagi tenant yang merupakan pemilik bangunan dan membeli atas perjanjian khusus. Seharusnya mereka memikirkan itu, bukan hanya bicara kuat-kuatan dengan membawa perintah undang-undang, ini dipantau KPK, ini kewajiban pemerintah. Tapi di sisi lain mereka mengabaikan komitmen pemerintah kala itu yang mengimingi tenant untuk membeli bangunan," ulasnya.
"Saya berharap Pemerintah Kota dalam menyelesaikan permasalahan THM Plaza untuk lebih bijaksana dan memperhatikan serta mengedepankan asas kepastian hukum. Bahwa asas kepastian hukum adalah asas yang menghendaki adanya stabilitas hukum, dalam arti bahwa suatu keputusan yang dikeluarkan harus mengandung kepastian dan tidak akan dicabut kembali. Bahkan sekalipun keputusan tersebut mengandung kekurangan, karena pencabutan atas keputusan yang sudah dikeluarkan dapat menimbulkan kesan negatif dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat," ucapnya.
"Asas kepastian hukum dibagi 2 bagian, pada prinsipnya, asas kepastian hukum ini ada untuk memberikan rasa keteraturan, kepastian, keamanan dan kepercayaan serta keadilan yang proporsional. Peraturan yang berlaku dengan menghendaki adanya stabilitas hukum agar hak-hak yang telah diperoleh seyogianya diberikan penghormatan, dan tidak mudah dicabut.
Oleh karena itu, jika suatu harapan sudah diberikan kepada warga negara, harapan tersebut tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan pemerintah. Selanjutnya, jika terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam tindakan administrasi negara yang merugikan kepentingan warga negara, maka kerugian itu tidak boleh dibebankan kepada warga negara melainkan ditanggung secara konsekuen oleh pemerintah yang telah menimbulkan kepercayaan atau harapan itu," tambahnya. (zac/lim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

