Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diduga Rp 3 Miliar di RSUD Nunukan Disalahgunakan, Jaksa Mulai Meminta Perhitungan Negara di BPKP

R
Penulis: Radar Tarakan❯

Ricky Rangkuti Kasi Pidsus Kejari Nunukan
Ricky Rangkuti Kasi Pidsus Kejari Nunukan
 


Advertisement

Permintaan perhitungan kerugian negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran BLUD pada RSUD Nunukan, telah diajukan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Itu diungkapkan Kasi Pidsus pada Kejari Nunukan, Ricky Rangkuti ketika dikonfirmasi perkembangan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan anggaran BLUD pada RSUD Nunukan tersebut. Dirinya mengaku, Rabu (13/3) kemarin, pihaknya telah mengekspos permintaan perhitungan kerugian negara terhadap kasus tersebut.

“Perkembangan terbaru, kita sudah ekspor ke BPKP untuk permintaan perhitungan kerugian negara, hari ini (kemarin),” ujar Ricky ketika diwawancarai, di ruang kerjanya (13/3).

Ricky menerangkan, sebelumnya dari hasil penyelidikan tim Kejari Nunukan, diasumsikan nilai kerugian pada penyalahgunaan anggaran BLUD pada RSUD Nunukan, mencapai Rp 3 miliar, menurutnya tidak menutup kemungkinan, nilai tersebut bisa lebih besar dari asumsi.

 

Sementara soal perkembangan pemeriksaan saksi, diakui Ricky pihaknya sudah selesai melakukan pemeriksaan saksi hingga kepada pihak manajemen RSUD Nunukan juga. Misalnya dari pihak ketiga yakni saksi-saksi dari perusahaan, setidaknya sudah ada 17 saksi yang diperiksa. Sementara dari pihak RSUD, sudah sebanyak 10 orang saksi yang diperiksa.

Advertisement

“Total ada 27 yang sudah diperiksa, termasuk bendahara barunya. Nanti setelah perhitungan dari BPKP usai dilakukan, kita bakal langsung segera melakukan penahanan kepada tersangka, setelah itu langsung sidang, tidak akan neko-neko,” beber Ricky.

Dugaan temuan penyalahgunaan wewenang terhadap pengelolaan anggaran pada BLUD RSUD Nunukan, tahun anggaran 2021 dan 2022 tersebut, berasal dari penyelidikan yang dilakukan Tim Jaksa Penyelidik pada Kejari Nunukan sejak tanggal 22 November 2023 lalu.

Dalam penyelidikan tersebut, telah dilakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ada keterkaitannya di RSUD, termasuk yang punya jabatan dan kewenangan. Hasilnya, telah diperoleh data dan fakta yang menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2021 dan 2022 tersebut, terdapat dana Covid-19 yang telah disalahgunakan untuk kepentingan diri pribadi. (raw/lim)

Advertisement

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pusaran Hitam Tambang Batu Bara Nunukan: Kejagung Periksa Mantan Bupati hingga Pejabat Pemprov

Pusaran Hitam Tambang Batu Bara Nunukan: Kejagung Periksa Mantan Bupati hingga Pejabat Pemprov

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna

Dominasi Warga Asal Sulawesi Selatan, 107 WNI Dideportasi dari Malaysia Tiba di Nunukan

Dominasi Warga Asal Sulawesi Selatan, 107 WNI Dideportasi dari Malaysia Tiba di Nunukan

: Personel gabungan melakukan penjemputan terhadap PMI yang dideportasi saat tiba di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan sesuai SOP.

Hotel Mewah di Nunukan Digeledah Kejagung, Jaringan Hitam Tambang Batu Bara PT CCM Mulai Terkuak

Hotel Mewah di Nunukan Digeledah Kejagung, Jaringan Hitam Tambang Batu Bara PT CCM Mulai Terkuak

Hotel Mewah di Nunukan Digeledah Kejagung, Jaringan Hitam Tambang Batu Bara PT CCM Mulai Terkuak Oleh: Fijai RT Dipublikasikan: Jumat, 6 No

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer