"Dari operasi tersebut, kami berhasil mengamankan 132 amplop kecil berwarna merah muda berisi uang sebesar Rp 200.000 pecahan Rp 50.000 serta 49 amplop berwarna merah muda berisi uang sebesar Rp. 200.000 pecahan Rp.100.000,- dan uang tunai sebesar 250.000 pecahan Rp 50.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp 36.450.000," kata Sri kepada Radar Kaltara, (21/3).
Mangkir Sidang, Terdakwa Money Politik di Bulungan Divonis 2 Tahun 6 Bulan

Bawaslu Bulungan telah membuktikan bahwa penanganan pelanggaran pidana money politik bukanlah omong kosong. Hal ini dibuktikan melalui segala proses yang cukup memakan waktu hingga berakhir dengan putusan hakim. Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bulungan, Sri Wahyuni mengatakan bahwa proses penelusuran dan penyelidikan telah dilakukan secara maksimal.
Dalam proses tersebut, mereka harus bersikap silent (diam) untuk memantau pergerakan politik uang yang akan disalurkan di Desa Silva Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Bulungan.
Dari temuan tersebut, Bawaslu Bulungan mengamankan 3 orang saksi untuk dimintai keterangan. Sri menegaskan bahwa semua proses yang dilakukan dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
"Setelah didaftarkan, kami langsung mengadakan rapat gakkumdu untuk menindaklanjuti kasus tersebut," ungkapnya.
Sebelum kasus ini naik ke penyidikan, Bawaslu Bulungan telah memanggil terdakwa untuk melakukan klarifikasi. Namun yang bersangkutan mangkir dari persidangan.
"Sangat disayangkan karena yang bersangkutan kehilangan haknya untuk membela diri di hadapan sidang. Namun, proses hukum tetap berjalan dengan atau tanpa kehadiran terdakwa," tegasnya.
Putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan dan pidana denda sejumlah Rp 30.000.000,00 sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang merujuk pada pasal 523 ayat 2 Jo pasal 278 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
"Sidang pembacaan tuntutan dihadiri Komisi Yudisial Kalimantan Timur," bebernya. Kehadiran mereka untuk memantau proses persidangan agar berjalan sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum. Hal ini demi terwujudnya peradilan yang bersih, mengingat salah satu tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
"Jadi, atas dasar itu Komisi Yudisal memantau langsung proses persidangan," ungkapnya.
Dalam hal ini, Sri mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi putusan pengadilan yang telah disampaikan oleh majelis hakim. Putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi orang lain yang berniat melanggar aturan, terutama terkait dengan politik uang.
"Terima kasih kepada jaksa penuntut umum (JPU) dan jajaran gakkumdu yang telah bekerja keras dan secara maksimal dalam menegakkan hukum yang berlaku," pungkasnya. (jai/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

