"Jalan di perbatasan itu kan ditangani melalui DAK (Dana Alokasi Khusus), sedangkan jalan perbatasan ditangani melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," ujar Helmi kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Selasa (26/3).
Penanganan Jalan Perbatasan Kaltara-Malaysia 'Disuntik' Puluhan Miliar

Penanganan jalan perbatasan negara di Kalimantan Utara (Kaltara) masih terus menjadi atensi untuk disikapi. Sebab, kondisi infrastruktur di perbatasan negara ini masih cukup memprihatinkan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Helmi mengatakan, di wilayah perbatasan negara itu ada dua, ada jalan perbatasan yang ditangani pemerintah pusat dan ada jalan di perbatasan yang di tangani pemerintah daerah.
Untuk jalan di perbatasan itu link yang dari Binuang-Long Layu-Lembutud-Long Bawan. Ini yang sebelah kiri. Sedangkan untuk yang sebelah kanan itu yang ditangani menggunakan APBN.
"Untuk yang DAK itu, tahun ini Rp 5 miliar untuk Lembudut-Long Layu, kemudian Rp 5 milir untuk Long Layu-Binuang. Kemudian ada juga dari Inpres Jalan Daerah itu sekitar Rp 10 miliar," jelasnya.
Adapun anggaran puluhan miliar ini dipergunakan untuk peningkatan dan pemeliharaan, termasuk penggantian jembatan yang rusak.
Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara juga memberikan atensi atau perhatian terhadap penanganan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan di provinsi ke-34 Indonesia ini.
Salah satunya Jalan Lingkar Krayan di wilayah Nunukan. Saat ini kondisi Jalan Lingkar Krayan itu masih cukup memprihatinkan dan membutuhkan sentuhan dari pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk penanganannya.
Anggota DPRD Kaltara, Marli Kamis mengatakan, untuk penanganan jalan di wilayah perbatasan negara Indonesia-Malaysia ini sudah ada disikapi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kaltara tahun 2023.
"Tapi itu baru untuk penanganan di antara Krayan Barat dan Krayan Selatan. Itu sekitar dua jam perjalanan dengan jarak tempuh kurang lebih 43 kilometer," katanya.
Adapun saat ini akses dari Krayan Barat ke Krayan Selatan yang sudah ditangani itu menggunakan sistem digali dulu, baru dipasangkan batu besar, kemudian ditimbun kembali menggunakan tanah pilihan.
"Jadi, yang rusak saat ini, yang dari Krayan Selatan ke Krayan Tengah. Itu kondisinya parah. Kalau hujan, kendaraan roda empat belum bisa lewat. Kita harap di APBD murni tahun 2024 ini akses Lingkar Krayan ini bisa ditangani," pungkasnya. (iwk/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




