
Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2012. Sebagai daerah baru, tentu Kaltara masih memiliki banyak PR.
Salah satunya dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai daerah otonomi, tentu sudah menjadi sebuah tanggung jawab untuk bagaimana caranya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dana transfer.
“Peningkatan PAD itu merupakan tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tapi harus didukung oleh semua organisasi perangkat daerah (OPD),” ujar Datu Iqro Ramadhan, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahtaraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Datu Iqro mengungkapkan, untuk kondisi sekarang ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara masih sangat ketergantungan dengan dana transfer dari pusat ke daerah. Sementara tujuan dari otonomi daerah itu adalah untuk kemandirian.
“Nah, kita mandiri itu kalau kita bisa meningkatkan PAD kita. Makanya saya sampaikan tadi, ini tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana kita meningkatkan PAD kita,” katanya.
Dicontohkannya untuk pajak alat berat, itu yang lebih banyak mengetahui keberadaan dari alat berat tersebut di antaranya Dinas Kehutanan (Dishut), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim).
“Kemudian untuk pajak kalap, itu adanya di Dinas Perhubungan (Dishub). Termasuk di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). jadi tidak mungkin kita meningkatkan PAD kalau hanya Bapenda saja yang bekerja, harus ada dukungan dari OPD teknis,” tuturnya.
Tentu dalam hal ini pemerintah daerah akan terus berusaha untuk meningkatkan PAD melalui potensi yang dimiliki. Apalagi dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu ada penambahan pada sektor pajak.
“Itu dari yang awalnya untuk PBBKB hanya 5 persen, berdasarkan Perda yang baru ini sudah mengalami peningkatan. Jadi kita harus kerja sama, tidak hanya berharap dengan Bapenda. OPD lain juga harus memberikan dukungan untuk itu,” bebernya.
Meski tak bisa menyebutkan angka pasti, namun Datu Iqro menyebutkan proporsi PAD dan dana transfer pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara masih pada kisaran 30 banding 70.
“Kalau menurut saya proporsinya sekarang itu, 30 persen PAD dan 70 persen dana transfer. Jadi menjadi PR kita untuk meningkatkan PAD kita ke depan,” pungkasnya. (iwk/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

