
SELEKSI formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dilakukan dalam dekat ini. Untuk kuota PPPK jumlah yang diusulkan mencapai ribuan formasi. Sementara, untuk CPNS sekitar 200 formasi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan H. Sura'i menyampaikan ribuan kuota PPPK yang diusulkan terdiri dari tenaga kesehatan, pendidikan dan teknis. Jumlahnya mencapai ribuan untuk kuota PPPK.
"Jumlah untuk penerimaan PPPK seribuan. Untuk tenaga guru 400 kuota, tenaga kesehatan 300 kuota dan dan tenaga teknis 250 kuota," ucap H. Sura'i kepada Radar Tarakan, Rabu (17/4). Dijelaskan, untuk penerimaan PPPK persyaratan yang ditetapkan diantaranya sedang bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.
"Persyaratannya sedang bekerja berdasarkan surat keterangan dari OPD, diutamakan 35 tahun keatas karena usia tersebut tidak bisa mendaftar CPNS. Dan ini tidak menutup peluang bagi PPPK yang lain," jelasnya.
Ia menegaskan, untuk penerimaan PPPK diupayakan ada kebijakan khusus untuk calon peserta PPPK yang berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Bahkan, untuk mengawal kebijakan ini pihaknya akan bertemu dengan kementerian terkait.
"Ada kebijakan dan melalui telahan akan dibuat disampaikan ke pusat. Kita akan bersama anggota DPRD Nunukan khususnya anggota DPRD dari dapil IV yang paham dan mengerti kebutuhan wilayah 3T," tegasnya.
Ia menegaskan, kebutuhan PPPK dan CPNS diketahui berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Dengan kuota yang ada kemudian akan disesuaikan dengan penempatan tiap OPD sesuai kuota yang disetujui Pemerintah Pusat.
"Contohnya, Kantor Kecamatan Lumbis Pansiangan apa kebutuhan itu yang dipenuhi. Karena antar kecamatan kebutuhan berbeda seperti Sebatik dan Lumbis Pansiangan tentunya berbeda," bebernya.
Sementara, untuk CPNS kuota yang diusulkan sebanyak 200 formasi. Selanjutnya, penempatan berdasarkan setiap kebutuhan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga OPD. Sementara, kebutuhan ideal setiap OPD hingga kelurahan sebanyak 8 ribu orang. Sementara, jumlah ASN saat ini sekitar 3.600 orang.
"Dengan jumlah ASN yang ada saat ini kinerja dan pelayanan di masyarakat tetap berjalan maksimal. Artinya, pelayanan tetap berjalan," jelasnya. (akz/lim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

