Diakui Azis, apabila ada permintaan pengawasan dari kabupaten/kota ke provinsi, pihaknya akan mengakomodir asalkan bersurat secara resmi ke DKP Kaltara. Saat ini ia menilai dari DKP kabupaten kota belum sepenuhnya siap untuk menerapkan pengawasan dikarenakan aturan nya baru berlaku dan pasti anggaran pengawasan belum dianggarkan.
"Sekarang ini kita pengawasan satu kali dalam sebulan. Tapi melihat kondisi laporan masyarakat yang ada di lapangan juga," pungkasnya. (zar/lim)





