Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengawasan Provinsi Terkait Aktivitas Perikanan di Kaltara hingga 12 Mil

R
Penulis: Radar Tarakan❯
PENGAWASAN: Kewenangan pengawasan aktivitas perikanan antara provinsi dan kabupaten/kota mengalami perubahan. FOTO: DKP KALTARA
PENGAWASAN: Kewenangan pengawasan aktivitas perikanan antara provinsi dan kabupaten/kota mengalami perubahan. FOTO: DKP KALTARA

 


Advertisement

 Pengawasan aktivitas kelautan dan perikanan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengalami perubahan. Sub Koordinator Pengawasan DKP Kaltara, Azis mengatakan, perubahan kewenangan pengawasan tersebut diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

"Sebelumnya kewenangan pengawasan antar provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014," katanya.

Ia menambahkan, di aturan lama pengawasan seperti di sungai, waduk, danau dan genangan air lainnya yang ada di kabupaten kota termasuk perairan sejauh 0 sampai 12 mil menjadi kewenangan DKP Provinsi. Namun dengan aturan yang terbaru, pengawasan tersebut mengalami perubahan.

Advertisement

"Sungai, waduk, danau dan genangan air lainnya itu kewenangannya di kabupaten kota. Kalau provinsi memiliki kewenangan di perairan 0 sampai 12 mil," sebutnya.
Adapun perubahan kewenangan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, lantaran selama ini belum ada kewenangan kabupaten kota dalam melakukan pengawasan. Kemudian wilayah perikanan paling banyak dimiliki oleh kabupaten/kota.

"Meski ada perubahan kewenangan tapi kami tetap melakukan pengawasan sesuai dengan permintaan dari kabupaten/kota," tuturnya. 

Diakui Azis, apabila ada permintaan pengawasan dari kabupaten/kota ke provinsi, pihaknya akan mengakomodir asalkan bersurat secara resmi ke DKP Kaltara. Saat ini ia menilai dari DKP kabupaten kota belum sepenuhnya siap untuk menerapkan pengawasan dikarenakan aturan nya baru berlaku dan pasti anggaran pengawasan belum dianggarkan.

 

"Sekarang ini kita pengawasan satu kali dalam sebulan. Tapi melihat kondisi laporan masyarakat yang ada di lapangan juga," pungkasnya. (zar/lim)

 

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tiga Bulan, Polda Kaltara Gulung Jaringan Narkoba 42 Kg Sabu dan Ringkus 116 Tersangka

Tiga Bulan, Polda Kaltara Gulung Jaringan Narkoba 42 Kg Sabu dan Ringkus 116 Tersangka

Kapolda Kaltara Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik saat menunjukkan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkotika di Tarakan, Kamis (5/11).

Rayakan Budaya Bumi Intimung, Telkomsel Beri Kenyamanan Berinternet di Festival Irau Malinau 2026

Rayakan Budaya Bumi Intimung, Telkomsel Beri Kenyamanan Berinternet di Festival Irau Malinau 2026

Telkomsel menghadirkan konektivitas dan layanan digital yang optimal selama Festival Irau Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Lompatan Ekonomi Perbatasan: Investor Singapura Jajaki Bandara Kargo Internasional di Kaltara

Lompatan Ekonomi Perbatasan: Investor Singapura Jajaki Bandara Kargo Internasional di Kaltara

Lompatan Ekonomi Perbatasan: Investor Singapura Jajaki Pembangunan Bandara Kargo Internasional di Kaltara

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer