Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Cegah Konflik Agraria dan Tata Kawasan Hutan, BPKH Bersama Pemkab Bulungan Lakukan Verifikasi

R
Penulis: Radar Tarakan❯
LEGALITAS TANAH: Kawasan hutan akan diverifikasi untuk mencegah konflik agraria.
LEGALITAS TANAH: Kawasan hutan akan diverifikasi untuk mencegah konflik agraria.

 


Advertisement

Mengantisipasi konflik agraria, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda bersama Pemkab Bulungan melakukan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah untuk penataan kawasan hutan.

Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, ada sembilan kecamatan dan 29 desa dengan luasan kurang lebih 39 ribu hektare (ha) yang sudah diinventarisasi. Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi.

"Camat dan kepala desa (kades) kita undang," kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Kamis (9/5). Dengan kehadiran camat dan kades, diharapkan bisa menyiapkan seluruh administrasi yang dibutuhkan dalam proses verifikasi.

Advertisement

"Verifikasi lapangan pasti membutuhkan dukungan administrasi dan klarifikasi dari camat maupun kepala desa," ungkapnya. Untuk itu, orang nomor satu di Bumi Tenguyun ini akan melayangkan surat kepada camat dan kades untuk mendukung proses verifikasi tersebut.

"Saya sudah menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bulungan untuk mengawal proses verifikasi," bebernya.

Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, dari wilayah Kabupaten Bulungan seluas 13 ribu 182 kilometer persegi (km²), terdapat 949 ribu 080 ha luas hutan. Luas hutan tersebut terdiri dari 205,5 ribu ha hutan lindung, 465 ribu ha hutan produksi terbatas, 272,7 ribu ha hutan produksi tetap, 5,5 ribu ha hutan produksi yang dapat dikonversi dan 429,2 ribu ha areal penggunaan lain.

Advertisement

"Jumlah luas hutan di Bulungan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 1 juta 378 ribu hektare pada 2022," ungkapnya.

Di Bulungan, sambung Syarwani, telah diajukan program perhutanan sosial yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan 5 skema yang bisa diakses oleh kelompok masyarakat.

Salah satunya adalah melalui skema kemitraan kehutanan antara masyarakat sekitar hutan dengan pemilik konsesi kawasan hutan atau HPH. Dimana pengajuan kemitraan kehutanan adalah lahan yang telah dikelola oleh masyarakat tetapi berada di dalam izin perusahaan kehutanan.

 

"Skema ini melalui pihak terkait, seperti pemerintah desa, kesatuan pengelolaan hutan atau KPH Bulungan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara serta sejumlah unsur pemerintahan yang tergabung dalam tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diajukan di wilayah Desa Long Beluah dan Long Peso," bebernya.

Dengan pelaksanaan dan implementasi hutan sosial, masyarakat mendapat haknya sebagai warga negara Indonesia dengan memanfaatkan kawasan hutan.

"Saya berharap inventarisasi serta verifikasi lahan hutan ini dapat diselesaikan untuk membuka ruang pemanfaatan hutan yang terintegrasi, lalu pengurangan konflik tenurial seperti perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta warga masyarakat kita dapat memiliki akses untuk ikut mengelola serta berproduktivitas sesuai dengan aturan hukum yang ada," pungkasnya. (jai/har)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer