Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengusaha Perikanan di Kaltara Wajib Miliki SKP

R
Penulis: Radar Tarakan❯

PEMBINAAN: Petugas DKP Kaltara membina pelaku usaha pengolahan perikanan.
PEMBINAAN: Petugas DKP Kaltara membina pelaku usaha pengolahan perikanan.
  


Advertisement

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara melakukan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan. Diharapkan mereka mengikuti aturan.

 

Prokal.co - TARAKAN–Dalam menjaga keamanan pangan produk perikanan, DKP Kaltara rutin membina pelaku usaha pengolahan perikanan. Itu sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 dan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Advertisement

Kepala DKP Kaltara Rukhi Syayahdin melalui Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Fatmawati mengatakan, setiap pelaku usaha yang memiliki izin dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tertentu harus memiliki sertifikat kelayakan pengolahan (SKP).

Dalam penerbitannya, SKP diterbitkan langsung oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Namun, pembinaannya dilakukan oleh DKP di masing-masing daerah.

“Nanti pas dilakukan pembinaan akan diberikan rekomendasi hasil pembinaan itu,” jelasnya, Minggu (26/5).

Advertisement

Ia menegaskan, rerata pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Kaltara harus memiliki SKP. Lantaran berdasarkan klasifikasinya, pengolahan mewajibkan adanya keamanan produk yang dihasilkan.

Biasanya, pelaku usaha perikanan yang wajib memiliki SKP adalah pelaku usaha dengan skala menengah besar.

“Biasanya itu ada pelaku usaha pembekuan ikan, udang maupun yang dipasarkan dalam bentuk ikan segar dan udang segar. Ada pelaku usaha pengeringan rumput laut itu harus ada SKP,” imbuhnya.

Dalam memberikan rekomendasi untuk penerbitan SKP ke KKP, pihaknya melihat 27 KBLI yang dipersyaratkan.

Adapun bagi pelaku usaha yang hendak melakukan pengurusan SKP bisa secara mandiri mendaftar melalui Online Single Submission (OSS). Khusus untuk unit pengolahan ikan (UPI) yang baru harus terlebih dahulu mengisi kolom-kolom untuk perizinan UPI.

“Kalau sudah lengkap dari OSS baru diteruskan ke SKP online. Kalau sudah memenuhi persyaratan itu, baru petugas dari DKP melakukan pengecekan apakah mereka sudah benar usaha perikanannya. Kalau memang sudah benar, baru ada rekomendasi yang kami sampaikan ke KKP,” tegasnya. (sas/rom/k8)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer