Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat mampu tidak akan mendapatkan kebijakan yang adil untuk diberikan kepada masyarakat kecil berpenghasilan rendah.

Pemkab Bulungan memberikan diskon 50 persen untuk pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi warga yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2024.
Bupati Bulungan, Syarwani berharap kebijakan relaksasi pembayaran BPHTB atas sertifikat PTSL dapat diinformasikan secara luas kepada masyarakat. "Perbup itu akan berakhir 9 Desember. Tetapi, bisa diperpanjang jika masih ada warga yang belum terakomodir," kata Syarwani kepada Radar Kaltara.
Kebijakan pemotongan BPHTB untuk masyarakat kurang mampu merupakan masukan serta keluhan masyarakat terkait program PTSL. Sebab, ada beberapa masyarakat yang tidak mampu menyelesaikan sertifikasi lahan miliknya karena terkendala tingginya nilai BPHTB yang harus dibayar.
"Nilai BPHTB yang harus dibayar untuk wilayah Tanjung Selor Hilir dengan ukuran bidang tanah 15x30 meter persegi mencapai Rp 6 juta," ungkapnya. Dengan besaran BPHTB yang harus masyarakat petani, nelayan dan pedagang kecil masih cukup berat. Meskipun mereka mengikuti program PTSL.
"Ini menyulitkan warga yang membutuhkan sertifikat tanah untuk mengakses sumber daya yang diperlukan, seperti permodalan usaha dan akses ke pasar," bebernya. Menanggapi hal tersebut, Pemda Bulungan mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan BPHTB pada masyarakat agar dapat meneruskan program PTSL.
"Kalau kewajiban BPHTB belum terbayarkan, maka proses penerbitan sertifikat akan terhambat dan masyarakat tidak dapat memperoleh sertifikat sebelum membayar BPHTB tersebut," ujarnya.
Karena itu, Pemda Bulungan memberikan kebijakan dengan memberikan keringanan BPHTB sebesar 50 persen untuk masyarakat kurang mampu dalam pengurusan sertifikat tanah. Menurutnya, ini akan membantu para petani, nelayan, pedagang dan masyarakat kecil lainnya agar hanya perlu membayar separuh dari total BPHTB-nya sehingga tidak menjadi kendala terkait penerbitan sertifikat.
"Saya minta lurah dan camat untuk menyiapkan dan memverifikasi data masyarakat yang layak mendapatkan keringanan," bebernya.
"Jika ada masyarakat kurang mampu yang belum menuntaskan proses sertifikasi tanahnya, mereka dapat berkoordinasi dengan kelurahan setempat untuk membantu proses sertifikasi tanah mereka," pungkasnya. (jai/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

