Nantinya juga dari hasil pengawasan ini akan menjadi rekomendasi sesuai bidang fungsi yang ada di DKP Kaltara. Pihaknya juga akan membuatkan berita acara sebagai rujukan para nelayan tangkap melakukan perizinan di UPTD Pelabuhan Tengkayu II.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara masih menemukan kapal nelayan yang tidak memiliki dokumen lengkap dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Temuan itu didapatkan setelah DKP Kaltara bersama aparat penegak hukum (APH) yang terdiri dari Lantamal XIII Tarakan, Ditpolairud Polda Kaltara dan Stasiun PSDKP Tarakan, dan Dinas Perikanan Kota Tarakan melaksanakan patroli dan pengawasan bersama.
Patroli pengawasan tersebut dilakukan di sekitar perairan Kota Tarakan, Selasa (11/6). Sub Koordinator Pengawasan DKP Kaltara Azis mengatakan, dari patroli pengawasan tersebut terdapat 11 kapal nelayan yang terjaring. "Kebanyakan nelayan yang kita periksa, tidak memenuhi persyaratan dokumen, " katanya.
Pihaknya pun langsung melakukan pembinaan terhadap kapal nelayan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen. Kemudian dokumen yang ada, disita dan akan dikembalikan apabila dokumen yang kurang sudah dilengkapi.
"Kita juga temukan tadi ada yang gillnet dan pukat hela. Lokasi untuk pengawasan kita berjarak 2 mil dari Tarakan," ungkapnya.
Untuk kapal nelayan yang didapati tidak memiliki dokumen lengkap yaitu seperti pas kecil atau pas besar. Dokumen tersebut didominasi ditemukan bersifat sementara dan harus diperpanjang per tiga bulan sekali.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait dokumen pas kecil dan pas besar dapat dipermanenkan dengan catatan kapal tersebut memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
"Masyarakat kurang nyaman lah, harusnya bisa permanen tapi mereka harus perpanjang per 3 bulan. Ini jadi bahan evaluasi, bisa kita permanenkan jika kapal itu sudah sah pemiliknya," jelasnya.
Dari hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan tim gabungan, didapati para nelayan tidak mengetahui terkait kelengkapan dokumen. Sebab mereka hanya sebagai pekerja dan bukan sebagai pemilik kapal. Dengan adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DKP Kaltara dan APH lainnya, diharapkan semua nelayan aktif melakukan aktivitas perikanan di bidang penangkapan, harus patuh dengan aturan yang ada.
"Nanti dari UPTD harus melakukan pendampingan terkait kemana melakukan pengurusannya," pungkasnya. (zar/lim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

