Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kasus Penyelewengan Beras SPHP di yang Dioplos, Begini Penjelasan Bulog Tarakan

R
Penulis: Radar Tarakan❯
Sri Budi Prasetyo Kepala Perum Bulog Subdivre Tarakan
Sri Budi Prasetyo Kepala Perum Bulog Subdivre Tarakan

Adanya pengungkapan kasus penyelewengan beras SPHP yang dioplos oleh salah satu agen penjualan berinisial HS di Beringin, Kelurahan Selumit, Tarakan Tengah mengundang pertanyaan bagaimana penyaluran beras subsidi itu dilakukan selama ini.


Advertisement

Kepala Perum Bulog Subdivre Tarakan, Sri Budi Prasetyo bersyukur dengan diungkapnya kasus tersebut. Dengan adanya pengungkapan kasus tersebut membuat pihaknya lebih berhati-hati dan dapat melakukan evaluasi dalam memberikan pengawasan kepada mitra yang juga disebut rumah pangan kita (RPK).

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Tarakan yang berhasil mengungkap kasus beras oplosan. Ini  membantu kami agar lebih cermat dan berhati-hati dalam penyaluran SPHP ini di pasar. Karena beras SPHP ini saat ini diharapkan bukan Bulog saja yang mengawasi. Harapannya juga selain Bulog, dari kepolisian, masyarakat, temrasuk media juga ikut mengawasi,” ujarnya, Rabu (12/6).

"Kasus ini juga membuat kami harus lebih ketat mengawasi mitra bulog. Kami juga berharap jika menemukan adanya hal mencurigakan terhadap indikasi kasus serupa di tempat lain agar tidak ragu melaporkannya ke Bulog atau ke pihak kepolisian. Apabila terjadi sesuatu bisa langsung konfirmasi ke kami dan bisa ditindak,” sambungnya. 

Advertisement

Dikatakannya, pengawasan beras SPHP ini menjadi kewenangan Bulog bersama Tim Satgas Pangan dari kepolisian maupun dari TPID Tarakan. Selain itu ia mengungkapkan sejauh ini pihaknya bersama pihak terkait rutin melakukan monitoring setiap tahunnya. Bahkan dikatakannya, monitoring dilakukan beberapa kali dalam setahun.

"Untuk monitoring itu rutin setiap tahunnya, bahkan lebih dari sekali bisa 2 atau 3 kali. Sebelumnya monitoring dilakukan 31 Mei 2024 lalu bersama Satgas dan TPID. Monitoring dilakukan di 20 titik dan pengecer SPHP kembali di-review kembali dimana saja titiknya. Kemudian pada 5 Juni 2024 kemarin ditemukanlah kejadian itu dan kami berupaya jangan sampai kasus seperti ini berulang," urainya.

"Kemudian dalam hal ini saya ingin meluruskan terkait pertanyaan orang terkait kuota. Sebenarnya di penyaluran beras tidak ada istilah kuota melainkan pemerataan. Berdasarkan Juknis yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional, tidak ada istilah kuota. Kuota tidak dicantumkan dalam juknis tersebut. Artinya, mitra itu berhak mengambil beras SPHP sesuai kebutuhannya dan juga sesuai dengan tempatnya," jelasnya.

Advertisement

Lanjutnya, mitra dapat memberikan permohonan permintaan sesuai kebutuhan. kendati demikian, permohonan tidak selalu dapat dipenuhi lantaran Bulog melihat kebutuhan di lapangan. Selain itu, ia menegaskan jika penyaluran pada semua mitra berjumlah sama disalurkan secara merata. mencontohkan, semisal salah satu agen mitra dengan fasilitas toko cukup besar, mengajukan penyaluran 250 karung, maka sebelum melakukan penyaluran pihaknya memastikan kondisi stok di gudang.

"Kemarin sempat ada keterlambatan stok. Saat itu kami berikan RPK semua 200 kg. Kalau ada agen yang lebih, bisa jadi yang bersangkutan memperoleh lebih, istilahnya order tidak cuma satu kali. Bisa jadi dia pesan kemarin, tapi sebelumnya belum diambil. Semua RPK (pengecer SPHP) wajib terdaftar, wajib ada surat pengesahan dari saya dan wajib mengisi surat pernyataan di mana, dia tidak boleh melanggar ketentuan,” urainya.

“Kami menyampaikan bahasanya itu pemerataan. Jadi saat stok beras kami ada, kami ratakan. Biar semua agen atau rumah pangan kita (RPK) itu atau pengecer itu dapat. Jangan sampai pengecer A itu dapat pengecer B itu tidak dapat. Jadi diratakan. Untuk RPK yang menjadi mitra bulog sendiri tersebar di 98 titik di Tarakan. Sebelum ditetapkan menjadi mitra, RPK mengisi  ketentuan pakta integritas yang sudah ditandatangani Bulog dan mitra RPK ada tiga poin dicantumkan. Pertama, tidak boleh mencampur mengganti kemasan. Kedua, tidak boleh menjual di atas HET dan ketiga tidak boleh menyalahi aturan berlaku," jelasnya.

DIUNGKAP KEPOLISIAN

Satreskrim Polres Tarakan berhasil membongkar praktik mengoplos beras bersubsidi Bulog menjadi beras premium. Satu orang tersangka berinisial HS (50) pun ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan perkara tersebut dilakukan Satreskrim Polres Tarakan pada Rabu (5/6) lalu, sekitar pukul 17.30 Wita.

Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona T.P.P Siregar melalui Kasat Reskrim, AKP Randhya Sakthika Putra mengatakan, awalnya pihaknya mendapatkan informasi di salah satu gudang Rumah Pangan Kita yang berasa di daerah Beringin RT 11, Kelurahan Selumit Pantai diduga  dijadikan tempat pengoplosan beras subsidi. Diduga di gudang tersebut beras subsidi dikemas ulang ke kemasan beras premium.

"Pengungkapan perkara ini kita dibantu Satintelkam melakukan penyelidikan sehingga berhasil mengidentifikasi pelaku. Kemudian kita lakukan penyergapan di gudang tersebut," katanya.

Ia menambahkan, saat itu pelaku tertangkap tangan sedang mengoplos beras subsidi ke kemasan beras premium. Saat itu pelaku pun langsung mengakui perbuatannya dan langsung dibawa ke Mapolres Tarakan. Saat dilakukan pemeriksaan, HS mengakui bahwa dalam memperlancar aksinya tersebut ia didapati mempekerjakan beberapa orang.

"Jadi beras subsidi dari karung berwarna putih dengan karung berwarna pink kemudian dimasukan ke dalam karung beras kemasan premium dengan merek Ina Boy dan Ketupat Borneo," sebut Randhya.

Pihak kepolisian pun langsung mengamankan TKP dan beberapa barang bukti. Pelaku didapati mendapatkan beras subsidi dari Bulog. Terhadap pegawai Bulog pun masih didalami oleh pihak kepolisian terkait memberikan beras subsidi lebih ke HS. 

HS juga mengakui bahwa ia mendapatkan kuota sebanyak 100 karung beras subsidi dari Bulog. Namun nyatanya, dalam melakukan aksinya HS bisa mendapatkan 200 hingga 1.000 karung beras subsidi Bulog dengan berat 5 kg per karung.

"Masih didalami apakah ada permainan dari oknum Bulog. Jangan sampai beras subsidi ini diselewengkan," imbuh Kasat Reskrim. Dalam menjalankan aksinya, beras subsidi dengan  kemasan 5 kg dioplos ke kemasan premium 10 kg per karung. Kemudian harga normal beras subsidi kemasan 5 kilogram berkisar Rp 58 ribu. Namun, setelah dioplos ke kemasan lain pelaku menjual dengan harga Rp 73 hingga Rp 75 ribu. Agar konsumen percaya dengan beras yang dijual pelaku, didapati pelaku menyemprotkan parfum khusus beras yang dioplos guna memberi aroma wangi beras premium.

"Kalau kemasan beras premium  ini dia dapatkan dari Sulawesi. Pelaku ini agen beras dari Sulawesi juga, jadi memudahkan dalam ia beraksi," ujarnya.

Beras yang sudah dioplos ke kemasan lain, dijual pelaku tidak hanya di Tarakan. Namun sampai ke Tanjung Selor juga. Pelaku sudah menjalankan kecurangan ini sejak setahun belakangan. 

Dalam perkara tersebut, pihak kepolisian telah memeriksa sebanyak 6 orang saksi. Keenamnya merupakan orang yang bekerja mengoplos beras untuk HS. Saat ini, pihaknya juga tengah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap  Kasi Operasional Bulog Tarakan.

"Pelaku mengaku sudah meraup keuntungan Rp 100 juta selama setahun belakangan. Atas perbuatannya pelaku kita sangkakan Pasal 62 juncto Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Pasal 143 juncto Pasal 99 dan Pasal 144 Jo Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara," tutupnya. (zac/lim)

 

 
 
 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer