
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini tengah menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD) Kaltara periode tahun 2025-2045. Menyikapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Albertus Stefanus Marianus mengatakan, rancangan RPJPD ini harus memperhatikan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN), yang mana Kaltara diketahui merupakan salah satu daerah penyangga.
“Sebenarnya ada perubahan besar (untuk Kaltara), karena kita ini sudah masuk wilaya IKN. Tentu ada terobosan-terobosan dengan hal-hal yang berubah juga, kita sudah menjadi wilayah penyangga,” ujar Albertus kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Senin (24/6).
Politisi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai, RPJPD ini perlu disinkronkan lagi dengan kehadiran IKN di Kalimantan Timur (Kaltim), supaya Kaltara bisa mengambil peran tersendiri sebagai daerah penyangga.
“Nanti ada penajaman-penajaman yang dirancang oleh Bappeda dan Litbang dan kita juta akan ikut bersama untuk memperkuat rencana yang disusun untuk 20 tahun ke depan,” kata Albertus. RPJPD ini nantinya diturunkan lagi dalam rencana 5 tahunan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan lebih spesifik lagi dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun.
“Ini menjadi penting, kita berharap yang pertama itu hal-hal yang menyangkut atau yang terkait dengan kepentingan masyarakat banyak, salah satunya yang terkait dengan wilayah perbatasan,” katanya.
Dalam delapan visi yang disebutkan dalam RPJPD Kaltara periode 2025-2045, ada poin terkait masalah perbatasan. Di sini tentu harus dijelaskan sudah sejauh mana arah kebijakan yang menyangkut atau mendukung pembangunan di wilayah perbatasan ini.
“Di Malinau sudah menceritakan bahwa kondisinya dari segi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) itu masih terbatas, termasuk APBD provinsi (Pemprov Kaltara) juga sangat terbatas,” sebutnya.
Tentu, diharapkan ada satu alas atau kebijakan yang nantinya dapat menjadi dasar untuk kemudian bisa memperjuangkan anggaran ke pusat. Sehingga pendanaan-pendanaan itu bisa langsung turun dari Kementerian terkait untuk memaksimalkan pembangunannya.
“Kan salah satu alasan pembentukan Kaltara ini adalah untuk pendekatan pelayanan masyarakat wilayah perbatasan. Dan ini menjadi penting, sehingga upaya-upaya untuk pembangunan wilayah perbatasan ini harus diprioritaskan,” pungkasnya. (iwk/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

