Dalam catatan Banggar DPRD Kaltara, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada APBD Kaltara tahun 2023 sebesar Rp 149.743.726.516,41. Jika dilihat, angka Silpa ini nilainya tentu masih cukup besar.
Silpa Tahun 2023 Capai Rp 149,7 M, Pemprov Kaltara Diminta Lebih Optimalkan Belanja Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat ada selisih realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara tahun 2023.
Hal itu sesuai laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara tentang Pertanggungjawaban APBD Kaltara tahun 2023 yang disampaikan dalam rapat paripurna ke-18 masa persidangan II tahun 2024 DPRD Kaltara di Tanjung Selor, Selasa (25/6).
"Harapan kita, pemanfaatan Silla 2023 ini bisa dimaksimalkan di tahun 2024 ini," ujar Andi Hamzah, Wakil Ketua I DPRD Kaltara kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, (26/6).
Diharapkan ke depan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dapat lebih mengoptimalkan belanja daerah dalam mencapai sasaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Harapannya, untuk materi Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun berikutnya, Pemprov Kaltara dapat merincikan besaran Silpa untuk masing-masing OPD.
Untuk penganggaran ke depan, diharapkan Pemprov Kaltara dapat lebih aktif membangun jaringan ke pemerintah pusat untuk bisa mendapatkan lebih besar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Adapun pertanggungjawaban APBD tahun 2023 ini juga berkaitan dengan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Gubernur Kaltara tahun 2023. Pada 13 Mei 2024 lalu DPRD Kaltara telah menyampaikan beberapa rekomendasi.
"Oleh karena itu, DPRD mengharapkan kepada Gubernur Kaltara agar dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan menyampaikan laporan progress tindak lanjut kepada DPRD Kaltara," tuturnya.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang menegaskan, sejauh ini pihaknya tetap terus berupaya agar anggaran yang ada itu dapat betul-betul tersalur dan diberdayakan untuk apa yang menjadi harapan masyarakat Kaltara.
"Terutama di akses-akses konektivitas antar daerah yang ada di Kalimantan Utara ini," tutur Zainal.
Termasuk untuk peningkatan DAU dan DAK ke depan, Zainal menyebutkan itu juga menjadi atensi dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan program kerja masing-masing OPD yang ada di lingkungan Pemprov Kaltara.
"Kita tidak bisa menyimpang dari itu. Artinya, semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, jangan menyimpang dari visi dan misi saya yang sudah kita buas sejak tahun 2021 yang lalu," pungkasnya. (iwk/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




