Kejari Lakukan Pendampingan Hukum Proyek

Beberapa pengerjaan proyek infrastruktur di Pemkot Tarakan dan instansi vertikal mendapatkan pendampingan hukum dari kejaksaan negeri (Kejari) Tarakan melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Diharapkan dengan adanya pendampingan hukum, bisa mengantisipasi penyalahgunaan anggaran negara.

Kasi Datun Kejari Tarakan Hery mengatakan, untuk instansi yang sudah mendapatkan pendampingan hukum merupakan instansi yang secara resmi mengajukan pendampingan hukum kepada Kejari Tarakan.

"Jadi instansi atau dinas terkait yang bermohon kepada Kejari Tarakan untuk mendapatkan pendapat hukum," katanya.

"Kalau di Pemkot Tarakan itu baru Dinas Pendidikan (Disdik) yang kita lakukan pendampingan hukum. Kalau di Disdik itu ada 13 kegiatan, termasuk pembangunan gedung SMP dan SD yang menggunakan dana APBD. Ada juga DAK dan itu kami dampingi," sebutnya. 

Hery menambahkan, dalam proses permohonan pendampingan hukum, sebelum disetujui maka pihaknya akan melaporkan terlebih dahulu ke pimpinan Kejari Tarakan. Setelah itu, akan dilakukan ekspos bersama instansi yang mengajukan pendampingan dan dari pihak pelaksana.

"Di ekspos itu akan diketahui berapa anggarannya, kemudian antisipasi adanya kendala hukum," tuturnya.

Dari beberapa instansi yang sudah mengajukan pendampingan hukum, hingga saat ini belum ditemukan  adanya indikasi kendala dalam pembangunan yang berlangsung. Untuk kendala hukum yang biasa diantisipasi pada saat pembangunan yaitu adendum.

"Saat ada perubahan atau adendum itu harus ada landasan hukum. Nanti setelah kita ekspos maka instansi ini akan meminta kepada kami untuk monitoring ke lapangan," tutupnya. (zar/lim)