Belum optimalnya pembangunan akses darat dari pusat perkotaan ke wilayah perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara) hingga saat ini masih menjadi persoalan yang menuai atensi dari pemerintah.
Tak terkecuali di wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten Malinau. Sejauh ini berbagai upaya masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat untuk menangani persoalan konektifitas wilayah perbatasan ini.
Wakil Bupati (Wabup) Malinau, Jakaria mengatakan, untuk di wilayah perbatasan Kabupaten Malinau, seperti di Sungai Boh itu akses yang ada dari ibu kota kabupaten itu hanya bisa dilalui menggunakan transportasi udara. Untuk jalan darat, itu hanya bisa lewat Long Bagun dengan kondisi yang ada saat ini dalam keadaan rusak parah.
“Itu sepanjang 147 kilometer merupakan kewenangan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian ada akses masuknya itu kewenangan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim),” ujar Jakaria kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Menurutnya, hal ini juga menjadi kendala bagi Kabupaten Malinau untuk bisa mengakses ke wilayah perbatasan, khususnya Kecamatan Sungai Boh. Beberapa ali negosiasi dengan pemerintah pusat, ini selalu terbentur dengan status kawasan atau penguasa izin di daerah tersebut, yakni PT Sumalindo yang posisinya ada di Kaltim.
Untuk menyikapi persoalan itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau untuk mengintervensi persoalan di wilayah perbatasan itu, salah satunya dengan menjalankan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA), baik itu untuk barang maupun untuk orang.
“Nah, ini intervensi dari kita terhadap daerah perbatasan. Namun, karena keterbatasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita, sehingga subsidi ini tidak bisa kita maksimalkan melalui APBD kita,” tuturnya.
Namun, ia mengaku untuk besaran anggaran untuk SOA itu sementara ini belum dapat dipastikan olehnya. Pastinya itu jumlahnya miliaran rupiah untuk di tahun 2024 ini. Ini terbilang lumayan besar karena seperti SOA barang ini hitungannya per kilogram.
“Ini anggarannya cukup besar karena masyarakat kita kan juga banyak di wilayah perbatasan,” tegasnya.
Sementara untuk menyambungkan daerah perbatasan ini melalui jalur darat melewati kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, yang mana tidak ada kewenangan daerah di darah itu, melainkan hanya kewenangan pusat. (iwk/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!