Hasil Pemuktahiran IDM, Desa Tertinggal di Nunukan Berkurang

Perubahan status desa di Nunukan setiap tahun menunjukan hasil yang positif. Itu dibuktikan dengan perubahan status desa dua tahun terakhir. Dimana, tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nunukan, Helmi Pusdaaslikar menyampaikan pihaknya telah menerima hasil pemuktahiran indeks desa membangun (IDM). Dimana, desa dengan status tertinggi kembali menurun dibandingkan dengan 2023 lalu.

"Status desa di Kabupaten Nunukan belum final. Baru tahap pemutakhiran IDM tingkat kabupaten. Finalnya setelah terbit SK Menteri Desa," ucap Helmi Pusdaaslikar kepada Radar Tarakan, Senin (8/7).

Kondisi sama juga terjadi untuk desa status berkembang. Jika pada 2023 jumlah desa status berkembang sebanyak 121 desa kini menjadi 140 desa. Untuk desa status tertinggal juga menurun. Kini jumlahnya sebanyak 49 desa. Padahal pada 2023 desa status tertinggal sebanyak 80 desa.  

"Desa dengan status sangat tertinggal sudah tidak ada selama dua tahun terakhir. Artinya, perkembangan desa terus terjadi. Dari dari tertinggal naik menjadi berkembang kemudian status maju dan status mandiri," jelas mantan camat Krayan ini.

Disebutkan, adapun desa yang naik status menjadi mandiri sesuai dengan pemuktahiran IDM tingkat kabupaten pada 2024 ada lima desa. Pertama, Liang Butan, Pembeliangan, Bukti Harapan, Maspul dan Liang Bunyu.

Untuk desa yang naik status menjadi maju ada 12 desa. Diantaranya, Nainsid, Sasibu, Sedongon, Tanjung Hilir, Sumalumung, Kalampising, Pa'nado, Apas, Melasu Baru, Sekaduyan Taka, Semuna dan Kampung Baru.

Lanjutnya, penetapan IDM setiap desa berdasarkan indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan lingkungan (IKL). IDM merupakan kegiatan sangat penting dalam strategis upaya mewujudkan visi 'Desa Membangun Indonesia' dimana desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya dan mandiri secara ekonomi.

"Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan di desa. Dengan begitu dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya terukur melalui IDM," pungkasnya. (akz/lim)