Belum Lakukan Pengawasan ke KIHI, Disnakertrans Akan Telusuri Jika Ada Laporan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki semangat untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bisa diakomodir bekerja di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kabupaten Bulungan.

Namun demikian, ternyata semangat tersebut tidak berbanding lurus dengan pengawasan yang dilakukan terhadap keberadaan tenaga kerja lokal di salah satu mega proyek yang beroperasi di wilayah provinsi ke-34 Indonesia ini.

“Prinsipnya, perusahaan yang beroperasi di suatu daerah, termasuk di KIHI wajib menerapkan UMK (upah minimum kabupaten) di daerah setempat,” ujar Haerumuddin kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Artinya, jika yang bersangkutan bekerja di KIHI Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, maka sistem pengupahan yang digunakan adalah UMK Bulungan.

Jika misalnya seseorang itu dipekerjakan di KIHI, maka secara otomatis tidak boleh diupah dengan UMK daerah luar.

“Misalnya dari Morowali dibawa ke sini, begitu dia bekerja di sini, maka dia harus menggunakan UMK Bulungan. Bukan lagi UMK Morowali yang digunakan terhadap tenaga kerja tersebut,” jelasnya.

Disinggung soal adanya tenaga kerja yang berhenti karena sistem pengupahan yang dinilai tidak sesuai, Haerumuddin mengaku pihaknya tidak tahu hal seperti itu sepanjang belum ada pengaduan yang diterima.

“Kalau ada yang melaporkan, kita akan telusuri,” tegasnya.

Memang, lanjut Haerumuddin, ada secara periodik pihaknya turun ke perusahaan. Tapi, selain itu jika ada pengaduan juga akan segera ditindaklanjuti oleh pihaknya guna menyikapi dan menyelesaikan hal-hal yang terjadi di lapangan. 

Sebenarnya, di Disnakertrans sendiri sudah ada jabatan fungsional pengawas. Artinya, Aparatur Sipil Negara (ASN) itu di Disnakertrans ada tugas untuk mengawasi, tidak hanya di KIHI tapi untuk semua perusahaan yang bekerja di Kaltara.

“Pengawas ini memang rutin turun ke perusahaan. Cuma memang tenaga kita masih sangat terbatas, sehingga yang terjadwal secara rutin itu paling tidak kenanya setiap perusahaan itu satu kali dalam satu tahun,” tutunya.

Itu karena tenaga pengawasan itu dapat dikatakan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang cukup banyak di Kaltara ini. 

Tapi, jika ada hal-hal yang mendesak di luar dari norma, itu akan segera disikapi di luar dari jadwal yang telah disiapkan secara reguler.

“Jadi kalau ada laporan, itu akan kita segera sikapi. Saat ini kita ada terima laporan jadi teman-teman di pengawasan sekarang lagi turun ke lapangan.

Tapi untuk di KIHI, sejauh ini belum ada laporan kita terima,” pungkasnya. (iwk/har)