Bulog Tarakan Cabut Izin Pengoplos Beras

Sebagai lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Bulog memegang peranan penting dalam menjaga kesetabilan harga sekaligus ketersediaan komoditas pangan di masyarakat. Perum Bulog wajib memastikan ketersediaan suatu komoditas di pasaran dan dijual dengan harga normal untuk menekan harga komoditas premium.

Kasus pengoplosan beras yang terungkap beberapa bulan lalu disikapi Perum Bulog dengan mengambil tindakan tegas mencabut izin mitra pada salah satu pelaku usaha. Kepala Subdivre Perum Bulog Tarakan, Sri Budi Prasetyo mengungkapkan, pihaknya telah memberikan sanksi kepada pelaku pengoplosan beras yakni HS.

Sanksi tersebut ialah dicabutnya izin lantaran HS melanggar fakta integritas yang telah ditandatangani saat bermitra dengan Bulog. Sehingga ia mengingatkan kepada mitra lain agar tidak berbuat hal yang sama.

"Untuk pelaku pengoplosan beras SPHP izinnya sudah kami cabut. Perlu diketahui setelah menjadi mitra Bulog, semua mitra harus tunduk pada fakta integritas.

Pertama, tidak menjual beras di atas HET. Kedua, tidak melakukan penggantian merek atau pencampuran. 

Setiap monitoring tidak ada sama sekali temuan. Namanya pelaku penyimpang ini pasti mereka pintar juga, contoh misalnya kalau ada monitoring ke pasar, ketika petugas datang pedagang mengaku harga dagangannya harga HET semua.

Tapi pulang mereka naikan harganya. Tentu ini akan menjadi evaluasi kami supaya kedepannya bisa melakukan deteksi," sambungnya.  Kendati demikian, menurutnya pengawasan ini bukanlah hanya tanggung jawab Bulog saja melainkan juga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk TPID.

Selain itu, pengawasan juga memerlukan kontribusi masyarakat yang diharapkan dapat segera melaporkan jika menemukan adanya beras program stabilitas pasokan harga pangan (SPHP) dan komoditas Bulog lainnya yang dijual dengan harga tidak wajar.

"Apabila menemukan adanya komoditas Bulog harganya terlalu tinggi dapat melaporkan kepada kami di nomor 081282333322 ini aktif selama 24 jam. Kami sangat berterima kasih kalau misalnya ada temuan kasus seperti kemarin. Penugasan SPHP ini harus dikerjakan bersama dan dipantau bersama," ungkapnya.  Ketiga, selalu taat pada ketentuan berlaku.Baik ketentuan Perum Bulog dan ketentuan perundang-undangan tentang perdagangan," ujarnya, Rabu (31/7).

Adapun terkait penyaluran beras SPHP kepada masyarakat, dikatakannya saat ini beras SPHP harus terus didistribusikan untuk mengontrol harga beras premium di pasaran.

Sehingga mengambil keuntungan dengan menaikkan harga diatas HET atau mengoplos beras untuk meraup keuntungan merupakan perbuatan yang sangat dilarang.

"Sebenarnya tidak hanya beras, tapi minyak goreng, gula juga sifatnya sama. Komoditi yang kami keluarkan bukan sebagai pesaing produk premium tapi untuk meng-counter harga pangan premium supaya pelaku usaha tidak semena-mena menaikan harganya. 

Ada ada komersil tapi sifatnya bukan untuk full bisnis tapi menjalankan strategi Pemerintah mengontrol harga pangan," pungkasnya. (zac/lim)