DPR RI Dorong Pencabutan Moratorium DOB, Apa Kabar Pemekaran di Kaltara

“Pencabutan kebijakan ini penting untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan, khususnya di wilayah Kaltara yang memiliki cakupan wilayah luas,” kata Rahman.
Menurutnya, jika Daerah Otonom Baru (DOB) di Kaltara bisa terealisasi maka akan mempercepat pembangunan nasional. Khususnya di daerah perbatasan. 

"DOB di Kaltara ini sudah sejak lama disuarakan,” bebernya. Untuk merealisasikan pembangunan nasional di kawasan perbatasan, maka perlu pemerintah segera mencabut moratorium. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa usulan pemekaran untuk kelima DOB Kaltara ini telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan. Namun, proses tersebut tertunda akibat kebijakan moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat.

“Alasan utama moratorium dicabut adalah agar masyarakat di wilayah perbatasan provinsi Kaltara ini mendapatkan akses pelayanan lebih baik. Provinsi Kaltara yang berada di garis perbatasan Indonesia - Malaysia sendiri perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Kita ingin pemerataan di segala aspek. Apabila DOB bisa terealisasi persoalan di kawasan perbatasan ini bisa segera teratasi," pungkasnya. (jai/har)