Rekrut ASN Baru, Belanja Pegawai Pemprov Kaltara Alami Kenaikan

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto menyebutkan, rekrutmen ASN tahun ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) Pemprov Kaltara.

“Untuk belanja pegawainya juga sudah kita hitung, yang mana (dengan penambahan ASN ini) kita masih di posisi 30 persen dari nilai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Pegawai),” ujar Denny kepada Radar Tarakan saat ditemui di Tanjung Selor, Jumat (20/12).

Denny menjelaskan, nilai belanja pegawai di kisaran sekitar 30 persen itu dihitung dengan penambahan ASN yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 1.400-an orang.

“Artinya pemanfaatan ABPD masih dapat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan lainnya. Kan saat ini belanja pegawai kita masih berada di angka sekitar 24 persen dari APBD,” tuturnya.

Namun demikian, lanjut Denny, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ada memberikan ruang ke pemerintah daerah untuk boleh mengalokasikan belanja pegawai lebih dari 30 persen dari APBD hingga 2027 dengan alasan penerimaan PPPK dan CPNS tahun ini.

“Cuma tetap di rambu-rambu kehati-hatian. Karena kalau belanja pegawai di atas 30 persen itu dianggap APBD sudah tidak sehat, karena kegiatan kita hanya membayar belanja wajib saja,” jelasnya.

Tentu, ke depannya tetap akan diupayakan untuk dirumuskan agar belanja pegawai itu tidak melebihi 30 persen dari APBD.

Ke depan juga tentu akan dilihat dengan nilai APBD tahun berjalan, jika dana transfer serta pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, maka otomatis APBD juga akan meningkat.

“Artinya itu kan kalau APBD naik, maka persentase belanja secara otomatis turun. Karena rumusnya itu jika nilai APBD itu meningkat, maka persentase belanja pegawai itu akan turun, karena disesuaikan dengan pembaginya,” pungkas Denny. (iwk)