Warga Mengeluh, Pemakaman di Tarakan Mulai Sesak, Ini Respon Wakil Rakyatnya

Sebagai kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Kalimantan Utara (Kaltara), Tarakan menghadapi beragam persoalan sosial, salah satunya mengenai tempat pemakaman umum (TPU).

Sudah lima tahun terakhir, DPRD Tarakan menyoroti kondisi sebagian besar TPU di kota ini yang telah mencapai kapasitas penuh atau overload, sehingga tidak lagi mampu menampung jenazah baru.

Sebelumnya, DPRD Tarakan sudah mengusulkan untuk membuka TPU baru sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansyah, mengungkapkan bahwa masalah TPU kini tidak bisa dianggap sepele.

Selain persoalan pembebasan lahan dan sengketa tanah, masalah utama adalah semakin padatnya TPU yang ada di Tarakan. Ia bahkan menerima laporan dari warga yang kesulitan menemukan makam keluarganya di salah satu TPU umum karena diduga makam tersebut sudah tergantikan oleh makam baru.

"Masalah TPU ini cukup krusial, selain overload, ada juga sengketa tanah. Salah satunya adalah sengketa makam Kristen di Juata Laut yang melibatkan masyarakat setempat. Ini sebenarnya sudah dibahas di periode sebelumnya, tapi belum ada solusi, sehingga kami berusaha menyelesaikannya," ujar Adyansyah pada Jumat (17/1).

Ia menambahkan, pihaknya berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait untuk mencari tahu penyebab masalah tersebut. DPRD Tarakan juga berupaya mendalami TPU mana saja yang sudah mencapai kapasitas overload.

Selain membuka TPU baru, Adyansyah menyarankan pentingnya adanya regulasi yang mengatur ukuran makam untuk setiap jenazah. Dengan adanya aturan ini, kapasitas tiap TPU dapat diperkirakan lebih baik, dan tidak ada lagi makam yang memiliki ukuran berbeda-beda.

"Tarakan memang tidak luas, tetapi memiliki penduduk paling padat di Kaltara. Kami ingin ada regulasi yang mengatur luas pemakaman per jenazah, sehingga kapasitas setiap lahan bisa diperkirakan. Selama ini, kami melihat ada makam yang ukurannya lebih luas daripada yang lainnya, sehingga bisa membuat lahan cepat penuh. Penting ada aturan agar ukuran makam lebih seragam," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa aturan tersebut hanya berlaku untuk TPU yang dikelola pemerintah. Sementara untuk pemakaman yang dikelola yayasan, pengelolaan dan pembelian lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pengelola.

"Tarakan memang menghadapi keterbatasan lahan, sehingga penting ada solusi jangka panjang untuk mengatasi TPU yang sudah overload," tambahnya.

DPRD Tarakan berharap dengan regulasi ini, kapasitas TPU bisa lebih terkelola dengan baik dan persoalan kepadatan TPU dapat segera teratasi. (zac/lim)