Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Masalah Infrastruktur di Kaltara Masih Jadi Keluhan Utama Masyarakat

I
Penulis: Indra Zakaria❯
PARAH: Kendaraan yang mengangkut orang dan barang menuju Krayan Selatan tertahan lantaran kondisi jalan rusak sehingga sulit dilalui di wilayah Buduk Taking.
PARAH: Kendaraan yang mengangkut orang dan barang menuju Krayan Selatan tertahan lantaran kondisi jalan rusak sehingga sulit dilalui di wilayah Buduk Taking.

Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu keluhan utama masyarakat di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Tak hanya di wilayah pedalaman dan perbatasan, di sekitaran perkotaan seperti di wilayah Tanjung Selor juga masih banyak infrastruktur, seperti jalan dan drainase yang dikeluhkan oleh masyarakat.


Advertisement

Seperti di Desa Apung dan Kilometer 9 misalnya. Menurut anggota Komisi III Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Aluh Berlian, masyarakat di daerah tersebut meminta agar jalan desanya dapat diaspal dan dilakukan normalisasi drainase.

“Jalannya di sana itu masih belum maksimal dan tidak ada juga parit (drainase, Red) kiri dan kanan jalan itu, sehingga masih sering terjadi banjir,” ujar Aluh kepada Radar Tarakan saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (3/2/2025).

Dirincikannya, akses jalan yang perlu dilakukan penanganan di daerah itu terhitung mulai dari pintu gerbang masuk Kilometer 9, tepat di samping Mapolda Kaltara sampai tembus ke Desa Apung.

Advertisement

Selain itu, lanjut Politisi partai Golkar ini, masyarakat setempat juga mengusulkan untuk dibangunkan jalan usaha tani untuk mendukung optimalisasi kegiatan pertanian masyarakat setempat.

“Termasuk semenisasi jalan serta gang-gang di lingungan pemukiman,” tuturnya.

Tak hanya itu, di daerah Selimau, akses menuju ke Sepunggur, termasuk di Panca Agung, Karang Agung dan akses ke Tanjung Palas Timur. Rata-rata masyarakat di wilayah ini menyoroti soal infrastruktur jalan dan drainase yang belum optimal terbangun.

Advertisement

“Meskipun ini ada ranak kabupaten dan ada ranah provinsi, tapi ini harus tetap kita sikapi. Untuk seperti apa teknisnya nanti, tinggal di pemerintah yang melakukan action sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” pungkasnya. (iwk/har)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer